MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengelola pembiayaan utang RAPBN 2018 secara produktif dan efisien dengan tetap menjaga tata kelola.
"Produktif, efisien, prudent, dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penjelasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2018, di Jakarta (16/8).
Ia memaparkan, dalam RAPBN 2018, target pembiayaan utang yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp399,2 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017 sebesar Rp427 triliun, sehingga mampu menekan proyeksi defisit anggaran pada 2018.
Pembiayaan utang ini akan dimanfaatkan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan daerah.
"Upaya menutup defisit ini akan mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 27 persen-29 persen terhadap PDB dan efisiensi pembiayaan agar tercapai keberlangsungan fiskal," ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 rencananya akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp414,7 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp15,5 triliun. Total porsi pembiayaan utang ini juga akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi bagi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan UMKM sebesar Rp65,7 triliun.
Dengan proyeksi ini maka defisit anggaran pada RAPBN 2018 diperkirakan mencapai 2,19 persen terhadap PDB atau sebesar Rp325,9 triliun.
"Defisit ini menurun kalau dibandingkan tahun ini sesuai proyeksi 2,67 persen. Ini berpengaruh kepada defisit keseimbangan primer yang turun tajam menjadi Rp78,4 triliun, lebih rendah dari proyeksi 2017 sebesar Rp144,3 triliun," jelasnya.
Sementara itu, pembiayaan investasi sebesar Rp65,7 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi BUMN sebesar Rp3,6 triliun, investasi BLU Rp57,4 triliun, investasi lembaga lainnya Rp2,5 triliun, dan investasi organisasi/LKI/BUI Rp2,1 triliun.
Pembiayaan investasi itu, antara lain untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp35,4 triliun guna pembebasan lahan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah Rp2,5 triliun guna mendorong pembiayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.
Selain itu, PMN kepada Tapera Rp2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp15 triliun untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, dan BLU Perumahan PPDPP Rp2,2 triliun untuk peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembiayaan investasi ini juga dimanfaatkan untuk PMN bagi PT KAI Rp3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur, dana bantuan internasional Rp1 triliun, BLU Perikanan LPMUKP Rp0,9 triliun untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan serta BLU Kehutanan P2H Rp0,5 triliun untuk pembiayaan kepada UMKM industri ramah lingkungan.