Ini Dua Prioritas Pemerintah di Sektor Ketenagalistrikan

MONITOR Jakarta –Pemerintah terus berkomitmen menyediakan tenaga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada dua prioritas dalam pengembangan ketenagalistrikan yang akan dipenuhi pemerintah.

Pertama, pengembangan ketenagalistrikan yang mengedepankan pemerataan kelistrikan untuk daerah-daerah yang gelap gulita sebagai perwujudan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat. 

"Pemerintah menjamin pemerataan makin meluas, elektrifikasi rasio naik, tapi pada saat yang sama PLN tidak boleh menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) dan berusaha menurunkan nilai jual listrik agar terjangkau harganya," ujar Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana dalam acara diskusi dan peluncuran Indonesia Energy Outlook 2018 oleh Institute for Essential Service Reform di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia mencontohkan, di Papua yang baru saja diresmikan infrastruktur ketenagalistrikannya oleh Presiden Joko Widodo (20/12), bahkan untuk memasang listrik saja masyarakatnya masih perlu disubsidi. "Belum lagi bayar bulanannya, tentunya makin mahal (akan) menjadi beban," kata Rida.

Yang menjadi tugas utama Pemerintah di daerah-daerah tersebut yakni meningkatkan kesejahteraannya, juga menurunkan harga listriknya. 

"Disana masih banyak yang baru menikmati listrik, bahkan sudah sangat senang menerima sebuah bola lampu (LTSHE), kita harus memprioritaskan pemerataan dahulu agar berkeadilan," tegasnya.

Kemudian yang kedua, kata Rida, mengutamakan daya saing masyarakat. Dengan harga listrik yang murah ini ekonomi rakyat akan berkembang dan akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia. "Bapak Presiden juga minta agar daya saing juga naik, artinya produk-produk kita juga naik," lanjutnya.

Dua hal inilah yang diprioritaskan dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional tahun ini. Namun, hal tersebut dipastikan Rida tidak akan mengurangi komitmen dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025. 

"Kita upayakan maksimum, Bapak Menteri ESDM sangat pro EBT dan berkomitmen dengan Paris Agreement, untuk berkontribusi kepada dunia dalam aksi mitigasi perubahan iklim," katanya.

Terakhir, Rida kembali menegaskan bahwa energi listrik tidak hanya tanggungjawab Kementerian ESDM tapi juga Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) sendiri ada 8 (delapan Kementerian/Lembaga) yang terlibat dalam meningkatkan eletrifikasi, dan juga satu lagi Pemda sebagai instansi vertikal Pemerintah di daerah yang merupakan kunci akhir kesuksesan pemerataan energi.