Jumat, 29 Maret, 2024

Indonesia Akan Mulai Rundingkan PTA dengan Mozambik, Tunisia dan Maroko

MONITOR, Jakarta – Di sela-sela perhelatan Indonesia Africa Forum (IAF) tanggal 1011 April 2018 di Bali, Indonesia telah sepakat untuk segera memulai perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan tiga negara di benua Afrika, yaitu Mozambik, Tunisia, dan Maroko. 

Perluasan akses pasar di negara-negara tujuan ekspor nontradisional, khususnya di wilayah Afrika, telah menjadi fokus kebijakan perdagangan Indonesia setelah Presiden Jokowi bertemu dengan beberapa kepala negara di wilayah Afrika pada Indian Ocean Rim Asociation (IORA) Summit bulan Maret 2017.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perdagangan RI yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri RI memanfaatkan momen IAF 2018 untuk bergerak maju dan membahas rencana kerja sama PTA dengan Maroko, Mozambik, dan Tunisia.

Pada Rabu (11/4), Mendag Enggar melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Mozambik Ragendra de Sousa. Seusai pertemuan, kedua menteri melakukan Joint Statement dan sepakat untuk meluncurkan secara resmi dimulainya proses perundingan Indonesia–Mozambik PTA.

- Advertisement -

“Indonesia dan Mozambik sepakat untuk mengawali pembahasan PTA guna mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih terstruktur serta meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pertukaran informasi. PTA Indonesia–Mozambik nantinya dapat memfasilitasi para pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah. Selain itu, kami percaya bahwa perdagangan kedua negara akan meningkat dengan PTA, karena saat ini masih jauh dari potensi yang dapat digali,” jelas Mendag Enggar.

Total perdagangan Indonesia–Mozambik tahun 2017 sebesar USD 82,2 juta. Nilai ini terdiri atas ekspor Indonesia sebesar USD 54,1 juta dan impor Indonesia sebesar USD 28,1 juta. Dengan demikian, Indonesia surplus sebesar USD 26 juta.

Sehari sebelumnya, Selasa (10/4), Mendag Enggar telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Mounia Boucetta. Pada pertemuan tersebut, Wamen Boucetta mewakili Pemerintah Maroko menyampaikan dukungannya atas rencana PTA yang diusulkan Indonesia.

“Maroko mendukung usulan Indonesia untuk melakukan kerja sama PTA. Untuk itu, diharapkan sebelum kunjungan misi dagang Indonesia ke Maroko bulan Juni 2018, delegasi Indonesia diundang ke Maroko untuk melakukan pembahasan persiapan peluncuran PTA,” jelas Mendag Enggar.

Maroko merupakan salah satu pasar ekspor nontradisional yang menjadi hub ke pasar Afrika. Total perdagangan IndonesiaMaroko pada 2017 mencapai USD 154,8 juta. Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Maroko sebesar USD 86 juta, dan impor Indonesia dari Maroko sebesar      USD 68,8 juta. Dengan demikian, Indonesia memperoleh surplus perdagangan USD 17,1 juta.

Pada saat yang bersamaan dengan peluncuran perundingan PTA Indonesia–Mozambik, di ruangan berbeda dilakukan pertemuan pendahuluan antara delegasi teknis Indonesia dan Tunisia untuk membahas PTA. Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini bersama Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemlu Amrih Jinangkung. Sedangkan, Delegasi Tunisia dipimpin oleh Duta Besar Tunisia Mourad Bellhassen. Dubes RI untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bhakti, turut hadir pada pertemuan ini.

“Pertemuan persiapan di Bali berlangsung baik dan lancar dan kedua delegasi merekomendasikan untuk segera memulai pembahasan PTA antara Indonesia–Tunisia. Kami percaya bahwa PTA ini dapat memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha kedua negara untuk meningkatkan perdagangan. Tunisia merupakan mitra yang strategis dan dapat menjadi pintu masuk ekspor ke negara-negara di kawasan Afrika Utara,” jelas Made.

Total perdagangan IndonesiaTunisia tahun 2017 sebesar USD 88 juta. Nilai ini terdiri atas ekspor Indonesia ke Tunisia sebesar USD 55,2 juta dan impor Indonesia dari Tunisia sebesar USD 32,8 juta. Dengan demikian, Indonesia surplus sebesar USD 22,4 juta.

“Agar dapat segera memulai perundingan, Delegasi Tunisia mengundang Delegasi RI untuk memulai putaran pertama pada bulan Juni 2018 dan kedua delegasi berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini juga,” pungkas Made.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER