MONITOR, Jakarta – Ekonom Sustainable Development Indonesia, Drajat Wibowo minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait kasus beras PT IBU yang ramai pemberitaannya belakangan ini.
"Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Namun, setelah saya pelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa itu adalah bisnis yang merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian," kata Drajat Wibowo dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Selasa (25/7).
Dikatakan, mereka yang belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali bahwa tata niaga pertanian sering menjadi salah safu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhad kesejahteraan petani.
Dijelaskan anggota Komisi XI DPR RI 2004-2009 ini, sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yg terlalu murah.
"Akibatnya, rumus taninya — atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani — cenderung jelek bagi petani," kata ekonomo lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Dikatakan, banyak penyebab terjadinya jeleknya nilai tukar petani antara lain mata rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani.
Menurut Drajat, PT IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka perusahaan hilir yang mencari keuntungan. Namun, mereka melakukan dengan sebuah inovasi tata niaga.
Hasilnya, jelas Drajat, PT IBU sanggup membeli harga gabah lebih tinggi dibandingkan pembeli lainnya dari para petani. Dan, yang perlu dikagumi, mereka sanggup menjual dengan harga lebih mahal kepada konsumen.
"Itu artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani," kata dia.
Perusahaan inovator seperti PT IBU, lanjut Drajat, seharusnya oleh pemerintah diberi penghargaan. Kalaupun PT IBU berbuat salah, perusahaan semacam ini harus dibina dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk membinanya.
"Bukan dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya. Pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?" Tegasnya.