BPS akui Bulog sering jadi Korban Politisasi Kebijakan Beras

MONITOR, Jakarta – Perum Bulog menandatangai Mou dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan data produksi dan harga pangan. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas  data pangan guna mendukung penentuan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi target ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan akurasi data penting  untuk menjalankan tugas  Bulog terkait pengadaan komoditas untuk mewujudkan ketahanan pangan dari pemerintah,  seperti  beras, jagung dan kedelai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016.

"Sesuai lingkup yang makin luas, kami perlu buat rancangan untuk setiap kegiatan secara utuh dan komprehensif dari hulu ke hilir,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Djarot menuturkan data yang dirilis BPS akan menjadi bagian dari early warning system serta alat untuk penentuan strategi baik dalam menjalankan penugasan pemerintah maupun pengembangan bisnis komersial Bulog.

"Meskipun begitu, kerja sama penyediaan data tersebut  menurutnya tetap tak boleh mengurangi independensi BPS," ungkapnya.

Djarot menambahkan kerja sama penyediaan data antara BPS dan Bulog sedianya dilakukan dalam lima tahun.

Sementara itu Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan ke depan, kerja sama bisa diperpanjang untuk  penguatan data dan sinergi ketahanan pangan.

Menurutnya dalam kerja sama penyediaan data tersebut setidaknya memuat sekitar delapan poin strategis. Pertama, penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan. Kedua, pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan.

Ketiga, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan. Keempat, dukungan fasilitas dan peralatan analisa mutu pangan. Kelima, pelaksanaan kegiatan lainnya yang bersifat strategis dalam rangka penugasan yang diberikan oleh pemerintah.

Keenam, bersama-sama melakukan monitoring di lapangan terkait pasokan serta harga pangan. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik serta bidang pangan. Terakhir, pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik serta bidang pangan.

Djarot mengakui Bulog kerap menemukan masalah dalam penugasan pemerintah karena  menggunakan data yang tingkat independensinya sering tidak cukup terjaga.

“Perum Bulog tentu sangat membutuhkan data-data dengan akurasi yang tinggi. Kami melihat lembaga yang mampu memberikan ini adalah BPS. Data ini kami perlukan untuk kebijakan atau perencanaan pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi tugas-tugas kami,” ujar Djarot menambahkan.

Sementara Kepala  Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suharyanto pihaknya sangat memahami tugas yang diemban Bulog baik melakukan penyerapan beras maupun impor beras guna mengisi stok pangan pemerintah sekaligus stablisasi harga .Namun, karena beras merupakan komoditas pangan strategis justru kerap  dipolitisasi pihak pihak tertentu yang menyudutkan peran Bulog.

Menurut Kecuk ketersediaan pasokan beras akan terbilang memadai memenuhi masyarakat yang salah satu indikatornya harga. Sementara pihak mengklaim kondisi surplus beras, namun realitas yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Berdasarkan hasil dari pengecekan di lapangan, tidak dijumpai komoditi tersebut tersedia di Tanah Air.

“Saya paham betul selama ini Bulog menjadi sasaran kesalahan, katanya produksi berasnya melimpah kok bulognya gak mampu menyerap. Padahal kita cek di lapangan gak ada barangnya.Saya dengan Pak Djarot ini selalu rapat bersama di dalam Kemenko Perekonomian dan juga di rapat sidang kabinet. Dari sisi pelaksanaan teknis, teman-teman Bulog gak ada masalah begitu. Tetapi titik krusialnya adalah muatan politis. Muatan politisnya luar biasa tinggi. Misalnya kasus impor beras yang baru kita lakukan pada bulan Januari kemarin sebesar 500.000 ton itu di belakang layarnya luar biasa sekali,” bebernya.