Utang BUMN Jangan Sampai Mengganggu Keuangan Negara

Ilustrasi : Gedung Kementerian BUMN

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk menyikapi serius tentang utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir 2017 mencapai Rp 4.825 triliun, dan tahun ini diperkirakan utang itu naik 8,87% menjadi Rp 5.253 triliun.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, pemerintah harus benar-benar menangani permasalahan utang BUMN yang mencapai 4.800 teriliun pada 2017. Pasalnya, utang ini menjadi beban anggaran negara.

“Walaupun BUMN itu memang harus memberikan profit dalam artian memberikan kekuatan bagi dirinya sendiri, tapi itu juga harus memberikan suatu kebaikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara, karena BUMN itu adalah milik pemerintah,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/6)

“Nah, sekarang ini posisi utangnya cukup tinggi untuk itu BUMN tersebut harus betul-betul dipacu untuk mengembalikan utangnya. Supaya tidak membebani daripada keuangan negara,” tambahnya.

Karena itu, Agus menegaskan perlu langkah kongkrit dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk serius memacu perusahaan plat merah untuk mengembalikan utang tersebut.

“Menteri BUMN harus betul-betul serius, harus betul-betul tanggap dan tentunya di DPR yang mempunyai mitra BUMN harus betul-betul memberikan koreksi, betul-betul memacu untuk BUMN ini sehingga dapat perform, dapat mengembalikan utangnya dan tidak membebani negara secara berlebihan,” pungkas politikus Demokrat itu.