MONITOR, Jakarta – Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 Juli 2018 menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi gemar melakukan kebohongan kepada rakyat. Hal itu diungkapkan Politikus Gerindra Moh. Nizar Zahro, di Jakarta, Senin (2/7).
Ia menilai, pemerintahan yang dipimpin Jokowi saat layak bila disebut sebagai rezim ‘pinokio’. Sebab, dalam beberapa kebijakan kerapkali melakukan kebohongan publik.
“Padahal berjanji tidak akan menaikkan BBM, nyatanya janji itu diingkari sendiri. Bisa disimpulkan dari mulai Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan bahkan Presiden Jokowi, telah membohongi rakyat,” kata Nizar.
Apalagi menurutnya, sikap pemerintah di tengah subsidi BBM yang telah dibatasi, justru kian membuat pemerintah dengan entengnya menaikkan harga BBM, tetapi tidak memikirkan dampaknya.
Dengan kenaikan BBM jenis Pertamax, ujar dia, maka konsumen akan memburu BBM jenis Premium dan Pertalite.
“Serbuan ini akan membuat Premium menjadi langka di pasaran. Padahal Premium adalah hak rakyat yang tidak mampu,” tegas anggota komisi X DPR RI itu.
Oleh karena itu, pria yang juga anggota Banggar DPR RI ini mengingatkan, jika pemerintah tidak menyiapkan regulasi agar tidak terjadi perpindahan dari pemakai Pertamax, maka akhirnya pun yang terdampak atas kenaikan Pertamax adalah rakyat kecil juga.
“Rakyat miskin pada akhirnya akan dipaksa mengkonsumsi jenis BBM non subsidi. Jika demikian dimana letak keadilannya, padahal slogan “keadilan” inilah yang selalu digembar-gemborkan pemerintah saat mencabut atau mengurangi subsidi BBM,” pungkasnya.
 non subsidi per 1 Juli 2018 membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi gemar melakukan kebohongan kepada rakyat. Hal itu diungkapkan Politikus Gerindra Moh. Nizar Zahro, di Jakarta, Senin (2/7).){kind=link}