MONITOR, Jakarta – Ekonom senior Mohammad Said Didu berani bicara lantang terkait kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disaat perekonomian bangsa sedang carut marut. Menurutnya, saat ini banyak BUMN yang berada di ambang kebangkrutan alias kolep.
“Ya, sekarang ini banyak BUMN yang terancam kolep karena mereka cendrung melakukan pekerjaan yang mengarah pada penugasan,” ungkap Said Didu saat mengisi acara diskusi terbuka dengan tema “BUMN Roboh Ekonomi Jatuh, Apa Solusinya?” di Sekretariat Bersama (Sekber) The Kemuning, Jakarta Pusat, Rabu malam, (25/7).
Didu mengatakan, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, membuat sejumlah BUMN ikut terlibat. Seharusnya, lanjut dia, pemerintahan mendanai proyek dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bukan memaksa BUMN. “Sebenarnya tidak salah, tetapi ada konsekuensinya, tingkat kesehatan bisnis BUMN akan menurun,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, jika tingkat kesehatan bisnis BUMN menurun, akan menimbulkan efek domino. Misalnya, proyek pembangunan terancam molor dan arus kas perusahaan BUMN megap-megap.
Di era pemerintahan yang sekarang ini kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup membiayai sebesar Rp 1.500 triliun. Maka BUMN sebagai tulang punggung ekonomi makin loyo.
Disisi lain, Didu menyoal rencana pemerintah yang akan menjual aset PT Pertamina (Persero) dengan dalih demi membuat keuangan perusahaan sehat. “BUMN itu bukan milik pemerintah, tapi milik Negara. Jadi, tak boleh seenaknya,” tegas mantan Sekretaris Menteri BUMN dan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Oleh Didu pun meminta Pertamina tidak buru-buru melepas aset, apalagi dilakukan secara gelondongan. Selain itu, Pertamina tidak boleh membuka rahasia kondisi perusahaan sedang menghadapi masalah besar, karena pasti asetnya akan dibanting di bawah harga.
 disaat perekonomian bangsa){kind=link}