MONITOR, Tanjungpinang – Maraknya penambangan ilegal bauksit mengakibatkan kerusakan hutan di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Terparah di wilayah Kabupaten Bintan baik di pulau-pulau maupun daratan.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/2/2019) merilis hasil penyelidikannya atas penambangan ilegal di Kabupaten Bintan ysng melibatkan belasan perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan koorporasi, unit dan juga Badan Usaha Milik Desa.
Merespon hal tersebut Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja meminta pemerintah daerah dan pusat mampu bersinergi untuk menindak tegas praktek-praktek penambangan liar di wilayah Kepri, terutama di daerah Kabupaten Bintan. Bagaimanapun pertimbangan ekosistem lingkungan dan manusia diatur dalam Undang-Undang dan harus dijalankan, jangan sampai orientasinya hanya keuntungan dan merugikan banyak hal.
“Kerusakan lingkungan menjadi salah satu persoalan manusia modern yang belum terselesaikan. Kerusakan lingkungan di Bintan sudah termaksud mengkhawatirkan dengan maraknya penambangan bauksit ilegal, dan parahnya dilakukan oleh para pemodal dan merusak lingkungan. Hal tersebut terbukti dengan alat-alat berat yang disita petugas, tidak mungkin masyrakat sekitar melakukan penambangan dengan alat-alat tersebut. Pemerintah harus tegas dalam menangani persoalan ini,” Jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Tanjungpinang pada Selasa (12/2/2019).
Mantan Kepala BP Batam tersebut menambahkan sebagai wilayah kepulauan dengan persentase daratan yang sedikit, wilayah-wilayah hutan lindung harus tetap dilestarikan. Penambangan ilegal yang melibatkan perusahaan-perusahaan harus ditindak tegas dan diberi sanksi, karena akan sangat mengangu ekosistem lingkungan di Bintan. “Kita semua akan kawal penyidikan hingga pemberian sanksi bagi yang terlibat perusakan hutan, dan akan terus mendorong pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kepri,” tutup Caleg DPD RI Dapil Kepri tersebut.
