MONITOR, Makassar – Calon Gubernur Prof Nurdin Abdullah mempunyai strategi untuk pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat visi Maritim dalam mensejahterkan masyarakat pesisir.
Kekayaan wilayah Maritim Indonesia Khususnya Sulawesi Selatan bisa dibilang sangat potensial dikembangkan dan dipergunakan untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Maritim.
Mengingat masyarakat Sulsel yang mayoritas adalah nelayan sangat perlu dipikirkan untuk peningkatan kehidupan ekonominya.
Seperti yang di katakan Juru Bicara dari Cagub Nomor urut 3, ” kita akan membantu masyarakat pesisir dengan mengundang investor untuk membangun pabrik es di setiap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan menggunakan teknologi canggih menjadikan air laut sebagai es batu demi mengefesienkan pengeluaran para nelayan,” kata Haeruddin Nurman, Sabtu (5/5/2018).
Sulawesi Selatan secara keseluruhan harus berkedaulatan maritim karena dengan cara itu mampu membuat masyarakat tersejahterakan secara ekonomi kemaritiman.
Dalam melaut, nelayan membutuhkan puluhan es balok dan 2 pikul garam untuk kebutuhan 3 hari sampai 1 minggu sebelum mentransaksikan hasil tangkapannya ke pelelangan ikan. Untuk menutupi itu semua nelayan harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah sebelum melaut.
“Hal itu sangat memberatkan bagi nelayan, makanya kita harus bangun pabrik es berteknologi canggih di semua TPI dengan harga es yang bisa dibilang murah dengan teknologi ini nelayan bisa menghemat hemat 70 persen pengeluaran.”
tambah Ellu sapaan akrabnya.
Program Prof Andalan dalam pembangunan industri untuk wilayah Maritim harus mampu mengkolaborasikan teknologi terkini dengan menggunakan tenaga ahli yang mampu mengolah air laut menjadi es batu dengan harga yang lebih murah.
“Jadi nelayan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal untuk menunjang dari hasil tangkapannya dan nelayan tidak perlu lagi membeli garam untuk kebutuhan melaut karena es batunya sudah mengandung garam” Jelasnya
Dalam pembangunan wilayah pesisir tiap titik perlu juga diingat bahwa Pemerintah Daerah punya peran penting untuk menunjang keberlangsungan pembangunan, “kita butuh kerja sama Pemerintah Daerah setempat untuk menentukan kebijakan itu,” tutupnya
