MONITOR, Palembang – Pemilihan Gubenrnur (Pilgub) Sumatera Selatan menjadi sorotan nasional dan bahkan cukup membuat heboh publik. Itu lantaran terjadi kisruh dibeberapa tubuh partai, salah satunya yakni di internal Golkar.
Akibatnya, tidak tanggung-tanggung. Berdasarkan informasi yang beredar dikalangan media beberapa pengurus di partai berlambang pohon beringin itu diancam akan dipecat. Beberapa kader yang kabarnya akan didepak dari kepengurusan partai Golkar yaitu Bakal Calon Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang merupakan ketua DPD Golkar OI, Bupati yang juga ketua DPD Golkar Muara Enim Muzakkir Soi Sohar dan kini ancaman pemecatan ditujukan kepada Walikota yang juga ketua DPD Golkar Prabumulih Ridho Yahya.
Tidak memiliki loyalitas atau komitmen terhadap partainya menjadi alasan Ketua DPD Golkar Sumsel Alex Noerdin yang merupakan Gubernur Sumsel dan ayah kandung bakal calon gubernur Dodi Reza Alex memecat beberapa kader Golkar tersebut.
Alex mengungkapkan alasan pemberhentian Ketua DPD Golkar Ogan Ilir (OI) Mawardi Yahya dikarenakan maju sebagai bakal calon wakil gubernur dalam Pilgub Sumsel. Padahal di Pilgub Sumsel, Golkar mengusung putera kandungnya Dodi Reza Alex Noerdin. Lalu pemberhentian Ketua DPD Golkar Muara Enim Muzakir Sai Sohar karena mendukung istrinya, Shinta Paramitha Sari – Syuryadi maju dalam Pilbup Muara Enim. Padahal DPP Golkar mengusung bakal paslon yang lain. Terakhir, pemberhentian Ketua DPD Prabumulih Ridho Yahya dilakukan karena ia memberikan kritik.
Menanggapi hal itu, tim sukses Herman Deru yakni Sahrun Sobri menyatakan tidak terpengaruh. Menurutnya mereka tetap santai dan tidak ambil pusing dengan hal itu, bahkan dirinya mengaku semua tim lebih fokus pada persiapan dan konsolidasi jaringan pemenangan.
“Kami mendengar ada pemecatan, tetapi apa dampaknya secara elektoral? apakah hal demikian membuat elektabilitas pasangan kami turun? Sejauh informasi yang kami bisa akses, elektabilitas Herman Deru – Mawardi Yahya justru makin tinggi, sulit dikejar,” katanya kepada wartawan, Jumat (19/1).
Sahrun menambahkan, sikap panik dan takut kalah bisa dilihat dari tindakan politik model yang mereka lakukan. "Apakah hal itu mendapat simpati kader, simpatisan dan masyarakat? Apakah kader yang dipecat itu tidak punya keluarga besar, pendukung dan simpatisan? Bukankah sebentar lagi akan pemilu partai, apakah tidak akan berkurang penumpang bus partai itu?," Imbuhnya penuh tanya.
Sementara itu pengamat politik dari LSPI, Rachmayanti Kusumaningtyas menyatakan, lumrah saja para politisi berbeda saat proses pengusungan. Itu karena satu partai hanya bisa mengusung satu kader. Hanya saja soal tindakan politik terhadap mereka yang dipersepsi tidak loyal idealnya mempertimbangkan unsur-unsur rasional dan logis.
“Jangan emosi yang dikedepankan, kepala dingin saja. Pilkada itu kan kontes, bukan perang hidup mati. Kecuali memang benar-benar takut kehilangan kekuasaan, bisa saja tindakan politik menjadi garang, main ancam, main pecat,” ujarnya.
Menurutbya pilkada sebenarnya merupakan kontes individu calon bukan kontes partai. Partai hanya menjadi bendera atau kendaraan politik saja. Karenanya peran dan fungsi partai lebih banyak berada di fase pengusungan. Setelah memasuki fase penetapan peserta pilkada dan kampanye, tanggungjawab berada di pundak calon itu sendiri.
“Jadi perpecahan internal di satu partai yang terjadi karena pilkada sebenarnya menunjukan kurang dewasanya para pimpinan di situ. Seharusnya tidak ada yang tak bisa diselesaikan dalam politik, tapi semua berpulang pada mekanisme internal mereka, orang luar menonton saja,” pungkasnya.