Sebut Sulteng Pusat Radikal Islam, Ketum PB PMII Dinilai Tak Faham Sejarah

Monitor, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola menilai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf yang menyebut Sulteng adalah pusat radikal Islam dan pusat dari gerakan menentang NKRI, sangat mendiskreditkan dan melukai hati masyarakat daerah itu.

“Saya minta Ketua Umum PB PMII itu meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang melukai perasaan masyarakat itu, khususnya melukai hati umat Islam Sulawesi Tengah,” kata Longki di Kota Palu, Rabu (17/05).

Ya, hal itu bermula saat Aminudin dalam sambutannya pada pembukaan Kongres XIX PMII di Masjid Agung Darussalam Palu yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menko PMK Puan Maharani dan Menristek Dikti Mohamad Nasir, menyebut pihaknya sengaja memilih ‘Bumi Tadulako‘ sebagai tempat penyelenggaraan kongres, karena ini tanah pusat radikal Islam.

“Pak Presiden, kami sengaja laksanakan kongres di Tanah Tadulako bertema meneguhkan konsensus bernegara untuk Indonesia berkeadaban karena tanah ini pusat radikal Islam. Di tanah ini pusat gerakan menentang NKRI,” ujar Aminudin.

“PMII sengaja membuat kongres di tanah ini untuk membuktikan jika ada PMII, tidak sejengkal tanah pun PMII mundur untuk mereka yang mau mengubah Pancasila dan mengancam NKRI. Sebelum kami maju, ada pak Tito (Kapolri) yang maju duluan, ada kakak Banser. Kalau pak Tito sudah kalah baru PMII maju.” Lanjut Aminudin.

Menanggapi hal itu, Gubernur Longki menanyakan apa maksud Aminuddin bicara seperti itu? Dia tahu dari mana dan apakah ada datanya bahwa Sulteng adalah pusat radikal Islam dan pusat gerakan menentang NKRI?

Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu menilai, ucapan itu merupakan pernyataan yang tidak bermutu yang diucapkan oleh seseorang intelektual muda Islam seperti Aminuddin Ma’ruf.

“Dia mesti membaca sejarah bagaimana syiar Islam dibawa ke Sulteng oleh ulama-ulama Minangkabau seperti Dato Karamah sejak abad ke-17. Lalu kemudian berdatanganlah syeikh-syeikh dari Yaman,” imbuh Longki. Karena itu, katanya, sepatutnya Aminuddin Ma’ruf meminta maaf secara terbuka atas ucapan yang melukai perasaan masyarakat Sulteng tersebut.