Purwakarta Dinilai Butuh Pemimpin Religius dan Santri

MONITOR, Bandung – Masyarakat Purwakarta sejatinya dikenal sebagai masyarakat relijius, santri dan taat beragama. Namun kesan tersebut kini seolah melenceng seiring dengan kesan penganut agama Sunda, penganut aliran keperayaan dan lain-lain termasuk kesan nuansa mirip di Bali karena banyaknya dibangun patung-patung dan ornamen. 

Upaya untuk menggali dan menghidupkan budaya Sunda memang terkesan terlalu jauh melenceng dengan budaya Islam ala pasundan yang selama ini menjadi karakteristik Purwakarta. Demikian salah satu kesimpulan diskusi hasil KDT atau Kelompok Diskusi Terfokus Pilkada Purwakarta yang digelar oleh Lembaga Survei Stratak Indonesia dari tanggal 22 sampai 24 Januari 2018 di 6 kecamatan di Purwakarta. 

Dalam paparannya peneliti Stratakindo Asep S Millah menyatakan, muncul ketidaknyamanan atas maraknya pembangunan simbol-simbol budaya tetapi kesan yang muncul dari adanya bangunan budaya itu justru menggiring seolah rakyat Purwakarta jauh dari agama. 

“Peserta diskusi mengeluhkan suasana kebatinan ini. Walau mengakui adanya pembangunan itu membuat Purwakarta jadi punya ciri khas, namun kesan seolah rakyat jauh dari Islam, cukup melukai hati. Kesan negatif ini diharapkan hilang,” ujarnya. 

Asep menambahkan, isu penggunaan salam budaya yaitu sampurasun menggantikan salam agama yaitu Assalamualaikum juga dikeluhkan peserta FGD. Mereka mengakui cukup direpotkan dengan pertanyaan seputar soal itu dan sebisa mungkin menjelaskan bahwa tidak ada pergantian itu. Yang ada adalah Assalamualaikum terlebih dahulu baru sampurasun. Hal lain yang tak kalah mengagetkan adalah munculnya isu kepemimpinan perempuan.

 "Walau tidak secara tegas menyatakan menolak, namun peserta FGD mengakui persoalan perempuan jadi pemimpin daerah masih akan mendapat tantangan khususnya dari para ulama tertentu di Purwakarta dan di bumi Pasundan,” jelasnya.

FGD yang digelar enam kali masing-masing satu kali di satu kecamatan terpilih berhasil mengidentifikasi aspek strategis dan kerawanan pilkada Purwakarta.   

Selain soal budaya, kepemimpinan perempuan dan masalah politik dinasti, diskusi juga berhasil menghimpun kriteria figur pemimpin yang diharapakan.

“Pertama, figur itu harus paham dan berpengalaman dalam pemerintahan dan mengerti bagaimana menjadikan Purwakarta yang merupakan daerah agamis, kota santri tetapi nyunda, sunda tetapi nyantri. Intinya harus bisa singkronkan agama dan budaya. Kedua, figur harus bisa diterima semua pihak dan bebas dari isu KKN yakni korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk dinasti politik. Terakhir, berkomitmen membangun untuk rakyat dan mewujudkan Purwakarta yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Menutup penjelasannya Asep menyatakan nama Padil Karsoma, mantan Sekda Purwakarta dipandang mendekati kriteria yang dimaksud peserta FGD. Namun demikian peserta FGD bersepakat tidak memiliki otoritas untuk menganjurkan apalagi mengkampanyekan bakal calon. Diskusi lebih dimaksud untuk mengawal proses pelaksanaan pilkada berlangsung adil, aman dan demokratis.