MONITOR, Palembang – DPP Partai Golkar sudah menugaskan putera kandung gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin untuk bertarung dalam pilkada Sumsel 2018, melalui ketua Desk Pilkada Nurdin Halid, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sudah memutuskan Dodi Alex sebagai calon Gubernur Sumsel di Pilkada Sumsel 2018 termasuk menyerahkan langkah politik menentukan koalisi dengan partai lain.
Menanggapi langkah politik DPP Partai Golkar tersebut, Pengamat Politik Kelompok Diskusi Demokrasi Sumsel (Koddes) Husnul Khotimah, menyayangkan apa yang menjadi keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut Husnul, meskipun tidak ada rintangan konstitusional bagi putera gubernur dan pasangannya nanti, untuk mengikuti kontestasi Pilgub Sumsel 2018, tidak bisa dipungkiri ada aroma elitis yang memunculkan kesan dinasti politik yang mencerminkan sikap haus akan ambisi politik dan kekuasaan.
Husnul Khotimah menjelaskan, dinasti politik sebagai bentuk telanjang defisit (penurunan) demokrasi, karena rakyat atau publik sulit untuk yakin atas perkembangan sistem dan kemanfaatan sistem pemerintahan, yang menganut azas-azas demokrasi.
“Ujung-ujungnya, akses dan infrastrukstur menuju kekuasaan, didominasi oleh kalangan elite tertentu. Ini kan jelas-jelas menyayat keadilan. Demokrasi di Sumsel akan melorot. Di banyak daerah lain, dinasti politik menyebabkan pada korupsi. Bukan satu dua, kasus bapak anak sama-sama ditangkap KPK," katanya.
Kekuasaan lanjut Husnul memang akan membuai dan tidak sedikit pemimpin di dunia ini yang tidak siap kehilangan jabatannya. Karena itulah kemudian muncul upaya agar kekuasaannya diteruskan oleh anak, istri atau saudaranya. Dalam konteks Pilkada Sumsel 2018 ini, aroma ingin mempertahankan kekuasaan tak bisa dielakkan.
"Walau secara legal formal tidak ada yang dilanggar namun secara moral ada yang perlu dipertimbangkan. Moral itu kedudukannya di atas legal. Bayangkanlah orang yang baru saja dilantik jadi bupati belum setahun sudah maju lagi, mau jadi gubernur dan gubernur itu adalah ayahnya," ujarnya.
Husnul berharap masyarakat Sumatera Selatan agar jeli dan bijak dalam menentukan pilihan di Pilkada nanti demi provinsi Sumsel yang lebih baik.
"Saya kira pemilih harus jeli dan mandiri. Jangan mau suara dibeli. Pilkada adalah sarana yang absah untuk evaluasi. Setelah kekuasaan dibatasi dua periode saja maka spiritnya harus ditangkap yaitu cari pemimpin baru," pungkasnya.