Opini LKPD Provinsi Banten Naik Kelas

Monitor, Kota Serang—Sejak tahun 2011, pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun Anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

 

Anggota BPK RI Ismayatun mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dari BPK, pihaknya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2016 kepada Pemprov Banten.

Pemeriksaan keuangan itu bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kekurangan atau pelanggaran terhadap tujuan perundang-undangan maka harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan,” kata kata Isma Yatun, dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Rabu, 31 Mei 2017.

Gubernur Banten Wahidin Halim merasa beruntung predikat WTP yang disandang Banten. Pasalnya, belum satu bulan dirinya menjabat, Pemprov Banten sudah mendapatkan opini WTP dari BPK. 

Prestasi WTP ini, kata dia, merupakan sepak terjang dan kerja keras Sekda beserta jajarannya dalam menata dan mengelola administrasi keuangan termasuk aset daerah dengan baik, benar, sesuai aturan dan prosedur.

“Saya hanya finishing touch aja, memberikan arahan di minggu-minggu terakhir ketika temen-temen sedang menyelesaikan, dan memang sebelumya tata kelola keuangan sudah baik,” kata Gubernur Wahidin.

Wahidin meminta Opini WTP yang diraih Pemprov Banten dipertahankan dan ditingkatkan. Wahidin beserta Wakil Gubernur dan jajarannya, lanjut dia, berjanji untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, penggunaannya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.

“Kita akan pertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi. WTP hanya bersifat administrasi keuangan. Prestasi ini akan kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.