MONITOR, Purwakarta – Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta (Pilkada Purwakarta) mulai memasuki tahap pengenalan pasangan calon. Namun sayang, upaya segala cara mulai digencarkan oleh salah satu pasangan calon yang memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye.
Adalah Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara yang video saat dirinya membagikan beras raskin untuk masyarakat menjadi viral.
Dalam sambutannya Dadan menyebut jika beras raskin yang dibagikan kepada masyarakat dengan kualitas bagus (premium) merupakan bantuan pribadi dari Ane yang tak lain adalah isteri bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga calon bupati pada Pilkada 2018.
"Pokoknamah kalau premium baik ti Pemda atau dari mana saja itu bu Ane," katanya dalam video berdurasi sekitar dua menit tersebut.
Aktivis Purwakarta dari Forum Peduli Pilkada (FPP) Jawa Barat mengecam pernyataan wakil bupati tersebut sekaligus menyayangkan pemanfaatan program negara untuk kampanye terselubung salah satu calon
Koordinator FPP Jabar Agus Salim mengatakan, penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan calon di masa sebelum kampanye memang sangat mungkin terjadi. Viralnya video pembagian beras raskin dan pemanfaatan momen itu untuk kampanye mendukung salah satu calon telah menjadi bukti contoh rawannya pilkada di Jawa Barat.
“Pelibatan birokrasi dan ASN model begini tidak bisa dibiarkan, butuh keberanian dari penyelenggara khususnya pengawas pemilu untuk melakukan terobosan dengan tindakan pencegahan,” ujarnya kepada MONITOR, Jum’at, 26/1.
Selanjutnya Agus berharap komitmen netralitas ASN atau PNS tetap dijaga dalam momen Pilkada 2018 ini. Karena sejatinya para ASN itu merupakan abdi negara, bukan abdi penguasa.
"Komitmen netralitas harus dijaga betul demi mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik bagi masyarakat," tegasnya.