Monitor, Bogor – Seperti diketahui, Kontroversi program full day school yang di gagas Kemendikbud Muhajir Effendi melalui Permen No. 23 Tahun 2017 Tentang hari sekolah yang mengubah waktu sekolah menjadi hanya 8 jam per hari dan menjadi 5 Hari dalam seminggu, telah dibatalkan oleh Presiden Jokowi baru – baru ini.
Ma'ruf Amin yang mendampingi Muhajir Effendi saat dipanggil Presiden menjelaskan hal itu usai pertemuan dengan Jokowi, bahwa Presiden akan mengambil alih Permen dikbud tersebut menjadi Perpres dan dalam pembahasannya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terutama umat Islam melalui para ormas seperti PBNU, Muhammadiyah dan MUI.
Ridwan Darmawan, Ketua Dewan Penasehat Forum Ukhuwah Islamiyah Rumpin Bogor mengapreasi kebijakan Pembatalan Program Full Day School tersebut.
"Kami Apresiasi Kebijakan Jokowi untuk membatalkan dan membahasnya kembali program tersebut, sudah selayaknya hal itu dilakukan, karena kebijakan yang diambil tanpa partisipasi publik yang luas, dengan sendirinya kebijakan tersebut tidak akan berjalan, bahkan cendrung destruktif bagi kehidupan sosial keagamaan dilapangan". Ujar Pria yang aktif sebagai Pengurus Pusat RMI-NU PBNU ini.
Menurut Ridwan, pihaknya siap berkoordinasi dan memberikan masukan yang konstruktif atas kebijakan yang senyatanya adalah kebijakan Presiden dalam program penguatan pendidikan karakter anak didik, Madrasah Diniyyah adalah lembaga yang sudah ada dan berkiprah seusia Republik ini dalam menanamkan nilai – nilai karakter terhadap anak didik. ini perlu diapreasiasi.
"Saya kira perlu ada koordinasi yang mendalam antara Kemendikbud dan Kemenag dalam konteks penyusunan Perpres nantinya, karena kedua lembaga ini tidak mungkin menegasikan satu sama lain, permendikbud yang lalu, kan terkesan menegasikan peran Kementerian Agama dalam tupoksinya mengurus lembaga atau satuan pendidikan agama di Negeri ini". Pungkasnya.