MONITOR, Samarinda – Para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pertemuan silaturrahmi di Buddhist Center Samarinda (5/9).
Acara ini diprakarsai oleh Forum Kebangsaan Provinsi Kaltim dengan Pembina HM. Jos Soetomo bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltim yang diketuai H. Asmuni Alie.
Nampak hadir Kepala Kanwil Kemenag Kaltim Saifi, Kapolresta Samarinda, yang mewakili Danrem 091/ASN, Pejabat Kesbangpol Kaltim, pejabat Kanwil Kemenag Kaltim, Anggota DPR RI asal Kaltim Hadi Mulyadi, Kepala Kemenag Kota Samarinda, Pimpinan Majelis-Majelis Agama Tingkat Provinsi, Pemuda Lintas Agama dan sejumlah undangan lainnya.
Pertemuan ini digelar dalam menyikapi situasi terkini adanya tindak kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar kepada umat muslim Rohingya.
Diawali dengan pembacaan do’a yang dipimpin ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim KH. Hamri Has.
Ketua Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Provinsi Kaltim Pandita Hendri Suwito atas nama umat Buddha Kaltim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada forum kebangsaan dan forum-forum keagamaan tingkat provinsi yang memfasilitasi sehingga dapat digelar pertemuan ini.
Hendri juga meminta agar selalu diberikan bimbingan dan arahan dengan harapan Kaltim yang damai dan harmoni dapat diwujudkan, menjadikan Kaltim sebagai miniatur Indonesia sesuai dengan cita-cita bersama.
Sebelumnya Hendri membacakan pernyataan sikap pimpinan majelis-majelis agama Buddha Provinsi Kalimantan Timur terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar, sebagai berikut :
1. Umat Buddha Kalimantan Timur mengutuk dengan keras tindakan-tindakan yang dilakukan militer Myanmar serta oknum biksu Buddha di Myanmar karena tidak sesuai ajaran sang Buddha.
2. Mendesak pemerintah pusat memalui pemerintah daerah untuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengambil sikapMenghimbau umat Buddha Kaltim membantu umat muslim di rohingya baik yang berada di Myanmar maupun di pengungsian.
Dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dari Forum Solidaritas Kemanusiaan Kaltim, yang pernyataan tertulisnya diberikan kepada pemerintah provinsi Kaltim untuk dapat diteruskan ke pemerintah pusat.