MONITOR, Serang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Presiden Joko Widodo masih belum puas dengan pelaksanaan dan hasil dari system dweling time atau waktu timbun peti kemas di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar ada alternative pelabuhan lain di luar Tanjungpriuk agar beban di Pelabuhan Tanjungpriuk dapat terbagi. Banten dinilai Presiden memiliki potensi untuk dijadikan sebagai salah satu alternative dari persoalan tersebut.
"Dan dalam pertemuan Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya dengan Pak Presiden beberapa hari lalu di Istana Negara (Jakarta), untuk tahap awal ini aktivasi Pelabuhan Bojonegara (Kabupaten Serang) tengah dikaji," kata Andika kepada pers usai menghadiri hari jadi Pelabuhan Banten atau Port of Banten milik PT Pelindo II di Hotel Aston Anyer, Kabupaten Serang, Minggu (27/8) malam.
Dikatakan Andika, Pelabuhan Banten sebagai operator sejumlah pelabuhan di sepanjang pesisir utara bagian barat Barat, dimana Pelabuhan Bojonegara termasuk di dalamnya, memiliki potensi untuk semakin berkembang.
Mengutip Keputusan Menteri Perhubungan 110/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Banten, Andika menyebutkan, Pelabuhan Banten secara keseluruhan akan memiliki otoritas terhadap 46 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang terbentang dari pesisir wilayah Bojonegara sampai pesisir wilayah Ciwandan (Kota Cilegon).
"Pada konteks ini, saya berharap dalam rekrutmen tenaga kerja untuk segala tingkatan kebutuhan agar memprioritaskan masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu mendukung program pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengganguran di Provinsi Banten," lanjutnya.
Andika juga menekankan PT. Pelindo II Cabang Banten sebagai pengelola Pelabuhan Banten harus berperan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.
Program-program kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama perguruan tinggi dan komunitas produktif melalui program kemitraan dan bina lingkungan agar terus ditingkatkan, seuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan.
Untuk diketahui, pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang dicanangkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut terhenti karena persoalan sengketa tanah dengan warga pemilik lahan di mana akan dibangun pelabuhan tersebut. Negara disebut-sebut kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp57,2 miliar per tahun akibat mangkraknya proyek tersebut. Angka ini dihitung dari 1,2 juta ton per tahun throughput (waterfront) dan 2,5 juta m3 per tahun dari kegiatan penambangan batubara yang sudah diproyeksikan dapat beraktivitas melalui pelabuhan dengan dermaga sepanjang 102 meter di areal tanah seluas 450 hektar itu.