MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemprov DKI dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibukota, ternyata banyak menuai protes. Belakangan diketahui, ternyata bukan hanya penataan PKL di Tanah Abang saja yang di persoalkan. Penataan PKL di Jakarta Selatan tepatnya di trotoar Melawai pun mengundang pro dan kontra.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto, mengatakan keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Melawai, Jakarta Selatan, harus dipikir ulang. Pasalnya, kawasan yang bersebelahan dengan Blok M itu layak dijadikan proyek percontohan transit oriented development (TOD) jika pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sudah rampung.
“Diskresi penampungan PKL di trotoar Jl Raya Melawai berpotensi blunder ketika suatu saat pemprov akan mengambil alih kembali untuk mendukung TOD,” ujar Wahyu di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (1/3).
Kata Wahyu, sayang sekali kalau kawasan yang berpotensi untuk didorong menjadi percontohan TOD, malah digunakan untuk penampungan PKL.
"Itu sama saja bikin semrawut dan kumuh kawasan itu sendiri,” tegas Wahyu.
Keberadaan TOD, kata Wahyu, membutuhkan kemudahan akses bagi pejalan kaki.
“Saya sangat menyesalkan jika kawasan itu penuh PKL yang berpotensi menimbulkan kesemrawutan,” ujar Wahyu sambil mencontohkan penataan pedagang kelontong di Tokyo yang jauh lebih tertib dibanding Jakarta.
“Di sana, pedagang kelontong yang identik dengan PKL di sini, disediakan fasilitas berdagang di setiap blok. Pedagang kecil tetap dibantu oleh pemda setempat melalui koperasi sehingga tidak terjadi monopoli pihak tertentu,” sambungnya.
Wahyu menyarankan wagub dan instansi terkait belajar penataan pedagang di Tokyo.
“PKL di Tokyo diatur sedemikian rupa agar tidak bersinggungan dengan pertokoan atau kantor resmi lain. Pengaturan juga dimaksudkan agar pejalan kaki tidak terganggu,” harap Wahyu.
Jadi sebaiknya, kata dia, Sandiaga meninjau kembali kebijakan soal PKL di Melawai.
Menurutnya, eksekusi jangan sampai mengulangi kesalahan dari penataan PKL Tanah Abang yang sangat merugikan masyarakat luas karena Jalan Raya Jatibaru ditutup untuk menampung PKL.
“Nyatanya meski ratusan PKL sudah ditampung di jalanan, tapi trotoarnya juga masih semrawut karena pedagang dari luar ikut nimbrung,” ungkapnya.
Wahyu juga mempertanyakan keberadaan PKL yang mengokupasi Jalan Asia Afrika, Senayan, yang hingga kini terkesan dibiarkan sehingga jumlah mereka setiap hari cenderung bertambah. Padahal, keberadaan mereka jelas merugikan pejalan kaki dan pengguna lalu lintas.
“Apa kondisi seperti ini mau dibiarkan berlarut-larut? Apa ini ada diskresinya?” tanya Wahyu.