Presiden Turki serukan OKI Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Palestina

MONITOR, Istanbul – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mendesak agar para pemimpin bangsa-bangsa Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengakui Yerusalem sebagai 'ibu kota negara Palestina yang diduduki'.

Seruan itu disampaikan Erdogan dalam KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Istanbul, Turki. Bahkan dengan tegas dan berani, Presiden Erdogan juga menyebut Israel sebagai 'negara teror'.

"Saya mengajak semua negara mendukung undang-undang internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina yang diduduki." tegas Erdogan seperti yang dirilis MONITOR dari BBC, di Jakarta, Kamis (14/12)

Sementara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan keputusan Amerika Serikat menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan kejahatan yang memperlihatkan pemerintah Washington sebaiknya tidak punya peran lagi dalam proses Timur Tengah.

"Kita seharusnya tidak menerima peran apapun bagi Amerika Serikat dalam proses perdamaian. Mereka sudah membuktikan berpihak sepenuhnya pada Israel," tegasnya.

Sedangkan Presiden RI Joko Widodo yang juga menghadiri KTT itu, sebelumnya mengatakan akan berupaya membulatkan suara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait pembelaan terhadap Palestina.

"Ini adalah kesempatan pertama bagi negara-negara OKI untuk secara bersama dan tegas menolak keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Jokowi kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum berangkat ke Istanbul.

Dipimpin oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, KTT Luar Biasa OKI telah dilaksanakan di Turki, Rabu (23/12), untuk khusus membahas keputusan Presiden Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Langkah Trump mengundang kecaman internasional karena status Yerusalem -berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993- ditunda hingga berlangsungnya perundingan status permanen di kemudian hari di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).