Pernyataan Fraksi Demokrat DPRD DKI Atas Naik Anggaran TGUPP

MONITOR, Jakarta – Naiknya anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp 2,35 miliar menjadi 28,99 miliar pada RAPBN 2018 mendapat sorotan publik, termasuk dari Partai Demokrat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Santoso, menyatakan akan menggelar pertemuan dengan pihak eksekutif yang diwakili biro sekretariatan daerah membahas persoalan anggaran TGUPP hari ini di Jakarta (21/11).

Kenaikan anggaran ini seiring dengan adanya penambahan jumlah anggota TGUPP yang tadinya berjumlah 5 orang menjadi 45 orang ini, menurut Santoso terlalu kebanyakan.

"Gubernur DKI harus menjelaskan tentang kenaikan anggaran TGUPP. Tim TGUPP dibentukkan untuk membantu kerja Gubernur, tapi harus proporsional dan tepat, tidak terlalu kebanyakan," katanya.

Menurut Santoso, dirinya memaklumi dengan adanya TGUPP ini. Karena DKI Jakarta berbeda dengan propinsi lain, dimana kebijakan pemerintah terpusat ada dan pada gubernurnya. 

Oleh karenanya, Santoso berharap ada sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penentuan suatu kebijakan. Walau tupoksinya berbeda, namun dalam tata kelola pemerintahan daerah, gubernur dan DPRD adalah satu kesatuan.

"Tupoksi utama kita (DPRD) memang bugjeting dan pengawasan. Namun dalam kaitannya pengelolaan pemerintahan daerah, DPRD dan gubernur itu satu kesatuan. harus ada sinergi dan komunikasi, terutama bagaimana penjelasan tentang anggaran dan kerja team percepatan pembangunan gubernur DKI," ujar Santoso yang juga ketua DPD Demokrat DKI Jakarta