MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI mulai memberlakukan aturan ketat kepada setiap becak yang beroperasi di Jakarta. Aturan itu tak lain, becak yang beroperasi harus berstiker Pemprov DKI. Untuk mengantisipasi "banjir" becak dari luar Jakarta.
Kepada siapa stiker ini diberikan Pemprov DKI ? Saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang melakukan pendataan.
“Lagi didata semuanya sama Diahub. Mulai dari becak sampai lengkap dengan si pemilik becaknya. Jadi nantinya terindentifikasi semua,"ungkap Gubernur Jakarta Anies Baswedan, di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/1)
Anies mengakui hingga saat ini memang belum ada aturan yang dikeluarkan menata becak. Anies mengatakan masih menyusun rumusan aturan penataan terhadap becak. Namun kebijakan soal becak yang secara lisan oleh Anies menjadi besar setelah menjadi bahan pemberitaan.
"Perlahan-lahan kita buat aturannya. Sudah terlalu terlanjur diramaikan di media dulu sementara kita belum menata. Saya kan selalu bilang hampir semua kebijakan itu kita tata dulu, tapi kan ini udah ada satu media yang mulai dari beberapa minggu lalu. Terlalu awal muncul efeknya belum disiapin,” tandas Anies.
Anies juga menyadari becak dari daerah tertarik datang ke Jakarta. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan bahwa becak dari daerah dilarang dan akan dikembalikan ke daerah asalnya.
“Kalau ada becak yang datang tegas dari kemarin bahwa yang baru datang tak termasuk (penataan). Becak-becak yang ada sekarang yang ada juga gak mau ada kedatangan becak baru, jadi mereka melaporkan kalau ada becak baru yang datang,” pungkas Anies.
Dari Informasi yang dihimpun Monitor, pendataan becal oleh Pemprov DKI Jakarta di mulai dari Jakarta Utara. Becak yamg beroperasi ditempeli stiker dengan logo DKI Jakarta. Nantinya becak tersebut akan diedukasi tentang rute yang bisa digunakan untuk beroperasi. Di Pejagalan, Jakarta Utara terdapat 240 unit becak yang beroperasi.