Pemprov DKI Gandeng PT PII untuk Bangun Tujuh Proyek Besar Ibu Kota

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedikitnya akan membangun tujuh proyek besar tahun ini. Untuk merealisasikan pembangunan ke tujuh proyek tersebut Pemprov DKI Jakarta menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, konsep public private partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

“Kami sudah menyampaikan informasi kepada Menkeu terkait akan digunakannya skema PPP dengan sistem KPBU secara intensif di 2018,” kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Balaikota, Jumat (20/4). 

Dari ke tujuh proyek besat tersebut adalah pembangunan jalur pipa distribusi SPAM Jatiluhur, Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Zona 8 di Marunda, pembangunan Intemediate Treatment Facility (ITF), Rumah Sakit Terpadu Penyakit Tidak Menular, Stadion BMW bertaraf internasional serta yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II dan enam koridor LRT lainnya.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menambahkan Pemprov DKI di Wakili Wakil Gubernur Sandiag Uno telah datang ke kantor PT PII (Persero). 

“Dari hasil pembahasan tersebut, Sandiaga menyatakan akan mempersiapkan dari sisi kelembagaannya. Selain itu, akan menilai kembali dari daftar proyek berskala besar itu, mana yang akan dijadikan proyek prioritas untuk diusulkan menggunakan skema pembiayaan dengan KPBU,” ujar Sutopo usai membuka media breafing di Ancol, Jakut. 

Pihaknya siap memberikan penjaminan terhadap proyek tersebut agar dapat berproses dengan lancar dan berjalan dengan baik, sehinga semua pembangunannya  tidak mangkrak.

Sutopo menjelaskan, PT PII hadir untuk memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan Pemprov DKI. Penjaminan diberikan untuk memberikan kepastian terhadap risiko yang akan terjadi selama proyek itu berlangsung. Terutama risiko politik seperti perubahan kebijakan karena pergantian kepemimpinan daerah. Supaya proyek ini tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepala daerah.

“Tidak hanya itu, kita sebagai bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan menggalang potensi, baik dari pemerintah, BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta,” ungkapnya. 

Menurutnya tahun ini, PT PII (persero) sudah memberikan penjaminan terhadap 16 proyek nasional dan daerah dengan total nilai proyek Rp 176 triliun.