MONITOR, Jakarta – Harapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, untuk memberikan hunian layak dengan harga terjangkau ternyata tidak memperoleh dukungan dari anak buahnya.
Buktinya memasuki awal Maret ini, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat DKI Jakarta belum menyerahkan dokumen lelang ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).
Ketua Kelompok Kerja Rehab Berat BPPBJ DKI Jakarta, Firman mengatakan, keterlambatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat mengajukan dokumen lelang menyebabkan pembangunan tiga rumah susun sewa (rusunawa) di ibukota terancam batal.
"Kalau sampai sekarang belum dilelang, lantas kapan pembangunan fisik rusunawa selesai," kata Firman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/3).
Pembangunan tiga rusunawa yang terancam batal dilaksanakan, masing-masing berlokasi di Pulogadung dan Ujung Menteng (Jakarta Timur) serta Kalianyar (Jakarta Barat).
Firman menambahkan, sampai Selasa (6/3) kemarin, tercatat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah melaksanakan lelang baru mencapai Rp 3,16 triliun.
"Terbanyak dari Dinas Pendidikan dan pembangunan beberapa rumah sakit," ucap Firman.
Firman menuturkan, agar kondisi ini tidak berlarut-larut, BPPBJ DKI Jakarta sudah bersurat ke Gubernur Anies Baswedan untuk menggebrak para SKPD yang lamban.
"Kami sudah melayangkan surat permohonan kepada gubernur untuk memerintahkan SKPD lebih proaktif mengajukan permohonan lelang agar pembangunan berjalan sesuai target," papar Firman.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengaku kecewa dengan sejumlah SKPD yang terlambat mengajukan dokumen lelang.
"Kita sudah evaluasi SKPD yang berkinerja buruk agar bulan depan gubernur melakukan pergantian pejabat besar-besaran," pungkasnya.