MONITOR, Jakarta – Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun geram usai mendengar pidato Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang dinilainya tidak etis disampaikan saat Sidang Paripurna Tahunan MPR RI 2018.
Zulhas, demikian sapaan akrab Ketua MPR itu, mengkritik sejumlah hal diantaranya utang negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Misbakhun mengungkapkan, Ketua MPR Zulhas telah menggunakan terminologi yang menyudutkan pemerintah di dalam isi pidatonya, sehingga ia menilai hal tersebut tak pantas diucapkan saat acara kenegaraan.
“Saya menyatakan pidato ketua MPR tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Karena dia menggunakan terminologi kampanye terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Menurutnya, pemerintah telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang disampaikan. Sehingga ia menduga hal tersebut juga telah dimengerti oleh Zulhas sebagai pimpinan MPR.
“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu.
Tak hanya itu, Misbakhun juga menduga pidato Zulhas sangat erat kaitannya dengan kontestasi Pilpres. Menurutnya, sebagai Ketum PAN, Zulhas seolah-olah menunjukkan dirinya ada di kubu oposisi.
“Ini jelas sekali menunjukkan bahwa sebagai ketua lembaga negara, walau dia sebagai Ketum PAN yang tidak pada posisi satu koalisi dengan presiden, tapi itu tidak sepantasnya masuk menjadi materi pidato,” ujarnya.
Dengan begitu, ia menyarankan agar pada kontestasi Pilpres 2019, karena PAN tidak lagi mendukung Jokowi sebab telah mengusung rivalnya yakni Prabowo Subianto. Ia mengatakan, silahkan saja berkampanye tapi jangan menggunakan terminologi menyudutkan pemerintah.
“Silahkan saja berkampanye walau masanya belum waktunya, tetapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan diacara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawan Ketua MPR yang tidak dalam sebuah level yang memadai,” bebernya.
