MONITOR, Jakarta – Ironis, gara-gara lelang pengadaan kursi sekolah gagal dilakukan, sebagian murid mulai dari SD sampai SMA se-DKI Jakarta terancam mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan duduk lesehan.
Dari Informasi yang diperoleh MONITOR di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, batalnya pengadaan 86 ribu set meja kursi untuk 183 sekolah terjadi bukan kali ini. Tapi ini terjadi untuk kedua kalinya.
Sementara batalnya lelang pengadaan kursi sekolah ini disebabkan, Disdik DKI tak kunjung menyerahkan permohonan lelang ulang kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.
Pada rapim yang dipimpin Gubernur Anies pekan lalu, Sekda M. Saefullah memerintahkan Disdik untuk mengajukan permohonan lelang ulang dikarenakan pada Maret 2018 lelang pengadaan mebelair senilai Rp 87 miliar dinyatakan gagal lelang.
Jika Disdik selaku pengelola proyek tak kunjung mengajukan permohonan, dikhawatirkan lelang berikutnya kembali gagal sehingga pengadaan meja kursi yang dijadwalkan bisa dipakai pada tahun ajaran baru bulan Juli 2018, tak bisa terealisasi.
Ketua Pokja Rehab Berat BPPBJ DKI, Firman membenarkan bahwa pihaknya sedang menunggu permohonan dari Disdik untuk pengadaan 86 ribu set meja kursi yang mestinya sudah direalisasi tahun lalu.
“Pada proses lelang awal tahun ini dinyatakan gagal, karena enam perusahaan peserta tidak memenuhi klasifikasi,” ujar Firman di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (18/4).
Dari enam peserta, terdapat satu perusahaan yakni PT Araputra yang mengajukan penawaran tertinggi sebesar Rp 83 miliar atau 96 persen dari harga penawaran. Selain itu, perusahaan ini juga punya dua sertifikat bidang usaha perkayuan yakni Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC).
“Namun sayangnya perusahaan ini tak memenuhi syarat mengikuti lelang cukup besar karena nilai investasinya di bawah Rp 1 miliar atau katagori perusahaan kecil. Untuk itu, pada Maret 2018, Kepala BPPBJ Indrastuty menyatakan gagal lelang. Namun proyek ini bisa kembali dilelang ke publik dengan catatan Disdik kembali mengajukan lelang ulang,” kata Firman yang membantah keras kalau pihaknya dituding mempersulit pelelangan tersebut.
“Dalam kasus ini, bolanya ada di tangan Disdik, bukan di BPPBJ,” tandasnya.
Ketua Jakarta Public Service (JPS) Saiful Jihad mengharapkan Gubernur Anies menjelang perombakan jabatan secara massal untuk berhati-hati menempatkan pimpinan SKPD ini.
“Karena ada bekas bos yang sudah dipindah dari sini, tapi masih pengin berusaha balik lagi dengan cara merecoki kinerja BPPBJ agar seolah-olah SKPD sekarang dinilai gagal, supaya dia bisa masuk lagi,” pungkasnya.