Wacana DPRD DKI Jakarta Gulirkan Pansus LRT Dituding Buat Cari ‘Setoran’

MONITOR, Jakarta – Rencana Wakil Ketua DPRD Jakarta M.Taufik untuk membentuk pansus Light Right Tranport (LRT) tak digubris sesama rekannya di dewan. Pasalnya tak sedikit dari para wakil rakyat Jakarta ini beranggapan kalau usulan pembentukan pansus hanya dijadikan alat untuk cari “setoran” saja.

“Saya bilang seperti ini bukan tanpa alasan atau argumen loh,”ungkap anggota Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua melalui pesan singkatnya kepada MONITOR.

Mantan politisi Golkar ini beralasan, banyak usulan pembentukan pansus yang dilontarakan oleh rekannya di dewan dan dipublikasi di media namun tak pernah ada juntrungannya.

“Saya kasih contoh usulan pembentukan pansus mikrosel. Usulan pembentukan pansus mikrosel ini begitu gencar dipublikasi di media. Anehnya setelah manggil para pengusaha mikrosel kabar pembentukan pansus mikrosel pun tak jelas rimbanya sampai sekarang,”terangnya.

Dengan melihat kasus pansus mikrosel yang tak pernah jelas, sambung Inggard, sangat wajar kalau muncul sebuah opini yang mengatakan kalau anggota DPRD Jakarta mengeluarkan ancaman pembentukan pansus itu hanya untuk menggertak dan mencari “setoran” saja.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Light RailTransit (LRT) yang menghabiskan anggaran Rp 6,8 Triliun di soal para wakil rakyat Jakarta. Pasalnya Para politisi Kebon Sirih ini menilai anggaran yang digelontorkan untuk mega proyek tersebut tak masuk akal alias kemahalan.

Atas dasar itulah, di prakarsai oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, kalangan dewan berniat untuk menelusuri penggunaan anggaran proyek LRT fase pertama dengan rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun ini, dengan membentuk pantitia khusus (pansus).

Disebutkan Taufik, dengan anggaran Rp 6,8 triliun dengan jarak 5,2 kilometer, pengerjaan proyek LRT fase pertama tersebut dinilai sangat mahal. Terlebih dalam pembangunannya tidak perlu membebaskan lahan karena berdiri diatas lahan Pemprov DKI.