Sandi: Angkutan Daring Berstiker Bisa Masuk Kawasan Ganjil Genap 

Ilustrasi gambar angkutan daring di ibukota (net)

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan angkutan daring atau taksi online bisa memasuki kawasan ganjil genap jika telah memenuhi syarat. Diantaranya lolos uji KIR dan Berstiker dari Kementerian Perhubungan.

“Kemarin Grab datang, meminta bahwa ada dispensasi (kebijakan ganjil genap) untuk kendaraan roda 4. Kami sampaikan ke Kemenhub, harus ada stiker dan uji kir. Harus ada koordinasi dengan BPTJ,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (9/8) kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempermasalahkan jika angkutan daring itu menjadi kendaraan pengecualian yang bebas masuk ke kawasan ganjil genap. Sebab, angkutan daring yang telah memenuhi syarat itu disetarakan dengan angkutan umum lainnya.

“Kalau sesuai aturan, kami tidak masalah. Ini keputusan pemerintah pusat dan kami ikut aturan. Tentunya bisa untuk ganjil genap selama mereka memenuhi segala kewajiban sesuai Permenhub 108. Uji KIR berkala dan kita selalu akan inline sama BPTJ. Karena kebiajkaan itu tetap mengikuti norma dari pemerintah pusat,” katanya.

Saat ini, ungkapnya, angkutan daring khususnya Grab telah melakukan uji KIR pada 14 ribu kendaraan mitranya. Namun, ungkapnya, Grab baru memenuhi 6 ribu kendaraan yang terlah berstiker. Sehingga, angkutan daring itu belum bisa disetarakan dengan angkutan umum lainnya.

“(Pengecualian) ganjil genap itu untuk armada mereka yang sudah berstiker dan ber-KIR. Karena itu sudah masuk kepada tentunya jenis kendaraan yang khusus. Itu yang dimintakan dan posisi kami di Pemprov adalah sesuai dengan peraturan dan ketentuan,” paparnya.

“Selama itu peraturan ketentuannya memperbolehkan, tentunya kita akan terus berkoordinasi dengan BPTJ untuk mengakomodasi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai ketentuan, tentu tidak ada toleransi juga,” tambahnya lagi.

Diakuinya, para pengendara angkutan daring ini akan membatalkan rencana demonstrasi saat Asian Games nanti. Menurutnya, manajamen Grab, salah satu operator angkutan daring akan menindak mitranya yang terbukti melakukan demonstrasi.

“Grab menyampaikan pesan bahwa rencana aksi untuk demo di saat Asian Games sudah bisa diantisipasi dengan baik dan sudah ada komunikasi sehingga insya Allah tidak akan terjadi demo selama Asian games karena ini berpotensi mencoreng wajah Indonesia dan kota Jakarta,” ungkapnya.

Meski baru berkoordinasi dengan Grab, pihaknya meyakini bahwa operator angkutan daring lainnya memiliki pemahaman yang sama untuk menyukseskan Asian games. Sehingga, rencana demonstrasi pengemudi angkutan daring bisa dibatalkan. Sandi juga memastikan tidak akan memberikan izin untuk demonstrasi selama Asian Games.

“Pemerintah tuh nggak boleh mengimbau. Pemerintah tuh memerintahkan ke mereka bahwa tidak boleh melakukan demo dan tidak akan diberikan izin. (Sanksinya), ya sesuai dengan hukum. dibubarkan,” pungkasnya.