MONITOR, Jakarta – Untuk membuktikan adanya sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Tourisindo dan Bank DKI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MOU).
Penandatanganan dilakukan Direktur Keuangan Bank DKI, Sigit Prastowo, dan Direktur Utama Jakarta Tourisindo, Geraard Jeffrey Z Rantung di Jakarta, Kamis (14/2).
MOU mencakup pemanfaatan layanan fasilitas perbankan berupa pembukaan rekening tabungan, deposito dan giro, payroll management serta layanan e-channel.
MOU tersebut juga mencakup pemberian fasilitas Kredit Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada karyawan Jakarta Tourisindo. Serta penggunaan layanan E-Channel Perbankan dalam pengelolaan keuangan.
“Dengan adanya MOU dengan Bank DKI ini akan membantu insan Jakarta Tourisindo untuk memiliki berbagai layanan perbankan, sekaligus menjadi sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Geraard.
Menuurtnya, manajemen Jakarta Tourisindo optimistis kerja sama dengan Bank DKI akan saling menguntungkan dengan memanfatkan layanan perbankan yang tersedia.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo berharap dengan penyaluran KMG kepada Jakarta Tourisindo diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyaluran kredit konsumtif Bank DKI.
“Kami akan terus meningkatkan penetrasi pemasaran kredit konsumtif khususnya Kredit Multi Guna kepada captive market yaitu PNS Pemprov DKI Jakarta dan karyawan BUMD. Sampai dengan akhir Desember 2018, Bank DKI telah menyalurkan Kredit Multi Guna sebesar Rp8,5 triliun.
Sebagai tambahan, pada Januari 2019, Bank DKI juga telah melakukan kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta tentang pemanfaatan layanan jasa perbankan dan peluncuran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online bersama Pemprov DKI Jakarta. SP2D online merupakan implementasi sistem pembayaran belanja daerah dan pajak pusat yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI dan Direktorat Jenderal Pajak.
Penggunaan Aplikasi SP2D Online akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencaian SP2D dan mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah (rekening SKPD/Dinas, dan pihak ketiga). SP2D secara online dan real time yang merupakan terobosan pertama dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia.
