Politikus PSI Kembali Tuding Anies Bagi-bagi Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Belum kelar polemik membentuk banyak Tim Gubernur di beberapa bidang, kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pergantian jabatan di posisi strategis.

Ia mencopot Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hendra Lesmana dan Direktur Keuangan Jakpro Lim Lay Ming. Mereka diganti oleh Hanief Arie Setianto dan Yuliantina Wangsawiguna.

Selain itu, Erlan Hidayat sebagai Dirut PAM Jaya juga diganti oleh Corporate Secretary PT Aetra Priyatno Bambang Hernowo.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, kembali angkat bicara. Ia menilai pergantian jabatan tersebut meski diperbolehkan tapi tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang dekat dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Pak Hanief Arie kan di TGUPP, dulunya di Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Yuliantina kan pernah menjabat Direktur Keuangan di PT Saratoga Investama, itu perusahaan dekat siapa? Nah, Pak Priyatno ini kan pernah di dukung Pak Sandi untuk PERPAMSI,” katanya menjelaskan.

Jubir PSI ini menegaskan, meski tak dilarang mengganti pejabat, penggantian jabatan pada tiga posisi yang berbeda itu mengisyaratkan banyak para orang dekat Anies-Sandi yang mulai naik ke permukaan dan berada pada posisi strategis.

“Memang tak dilarang, disesuaikan dengan kebutuhan. Masalahnya ada pola seperti mulai mengakomodasi orang-orang dekat. Yang kita harus garis bawahi ke depan itu adalah kinerjanya,” ujarnya.

Pria lulusan FISIP UIN Jakarta ini menilai beberapa bulan terakhir Gubernur DKI Jakarta kerap mengotak-atik pejabat di DKI Jakarta, entah sifatnya struktural pemerintahan atau BUMD.

“Seperti tidak ada kepercayaan pada pejabat sebelumnya. Padahal, Pak Anies baru 10 bulan di pemerintahan. Kita jadi mempertanyakan apakah otak atik jabatan ini murni kebutuhan atau akomodasi sesuatu?” ujarnya mengkritik.

Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang kini telah ditunjuk untuk tetap berpegang teguh pada kepentingan warga Jakarta bukan eksekutif.

“Tinggal kita lihat kerjanya bagaimana. Apakah baik? Yang kita perlu lakukan adalah mengawasi, apakah mereka akan bekerja untuk warga Jakarta?” katanya.

Ia pun mendorong agar Gubernur DKI Jakarta memberikan laporan hasil kinerja pejabat-pejabat itu secara rutin agar publik tahu bahwa progres kerja terasa dan berdampak.