MONITOR, Jakarta – Penandatangan MoU Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, batal dilakukan para wakil rakyat Jakarta, Senin (24/9). Pasalnya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tak mau menandatangani MoU tersebut.
Kabar pun beredar, kalau Pras panggilan akrab Ketua DPRD, tak mau mendatangani MoU APBD Perubahan, karena Gubernur Jakarta Anies Baswedan memaksakan agar pengajuan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PAM Jaya sebesar Rp 1,2 Triliun masuk dalam APBD Perubahan.
Sementara hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan pihak eksekutif, sudah sepakat pengajuan anggaran PMD untuk PAM Jaya tersebut di coret.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, membenarkan kalau ada keinginan Anies agar pengajuan PMD untuk PAM diloloskan dalam APBD Perubahan
“Tapi istilahnya bukan di batalkan dong MoU, tapi cuman ditunda doang,” ujar Syarif kepada MONITOR di Gedung DPRD, Senin (24/9) malam.
Syarif pun berkilah kalau penandatangan nota kesepahaman tersebut tak musti dilakukan secara formal dilakukan di Gedung DPRD.
“Saya kira malam ini juga selesai tuh MoU ditandatangani. Tinggal bawa saja ke rumah Ketua Dewan (Prasetyo Edi Marsudi) Jadi ini hanya teknis saja,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono. Gembong mengatakan, MoU bukan dibatalkan melainkan ditunda.
“Ya, kan besok bisa. Jadi bahasnya bukan dibatalkan tapi ditunda,” kata Gembong.
Namun sayangnya Gembong tak mau berkomentar terkait penundaan MoU tersebut.
“Wah kalau itu tanya kepemimpinan dewan saja, karena bukan kewenangan saya untuk memberi penjelasan,” terangnya.
Anehnya ketika, MONITOR mencoba menanyakan persoalan pembatalan MoU APBD Perubahan kepada salah seorang pimpinan dewan dari Fraksi PKS, Triwisaksana, justru enggan berkomentar terkait pembatalan MoU tersebut.
“Wah coba tanya Ketua Dewan aja biar lebih jelas, jangan ke saya,” ujarnya singkat.
