Dana Transportasi Rapat RW Dinilai Membebani APBD DKI

Ilustrasi gambar dana operasional

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerbitkan Pergub Nomor 81 Tahun 2018 mengenai Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rukun Warga (RW). Dalam Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan uang senilai Rp 150.000 sebagai uang transportasi bagi peserta rembuk rukun warga hingga musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang) di DKI Jakarta.

Menanggapi itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Andi Anggana, menilai Pergub tersebut berpotensi menghambur-hamburkan dana APBD DKI Jakarta. Apalagi saat ini, RT dan RW di DKI Jakarta sudah ada honornya masing-masing.

“Dana operasional RT di tahun 2018 kan sudah naik, mereka di beri 2 juta per bulan. Kalau RW 2,5 juta. Diberi 3 bulan sekali, itu sudah lumayan. Kok ini ditambah jika mengikuti acara, tidak mendidik!” ujar politisi lulusan FISIP UIN Jakarta ini.

Menurut Juru Bicara PSI Jakarta ini, dana transportasi tersebut akan membuat APBD DKI Jakarta terbebani. “Kalau saya lihat, tidak efisien dan efektif. Bayangkan saja, di DKI Jakarta, ada berapa RW, jumlah rembuk RW berapa, belum lagi Musrembang Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya dan Provinsi. Ini menghabiskan dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan warga DKI di titik lain,” tuturnya mengkritik.

Ia menganalisa, saat ini ada kurang lebih sekitar 2.738 RW di DKI Jakarta. Jika mengacu pada besaran Rp 150.000 uang transportasi untuk satu kali rapat, kata Andi, pemerintah DKI harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk biaya transportasi RT dan RW di luar honor bulanan selama rangkaian kegiatan Musrembang.

“Ini tidak main-main, jumlahnya besar. Apa dengan begitu penyerapan APBD disebut baik?” ujarnya. Menurutnya, pemberian dana transportasi, apalagi untuk rapat, tidak efektif.

Politisi yang aktif di dalam isu kebijakan publik ini menilai, kebijakan yang di ambil Gubernur Anies dengan pemberian dana transportasi untuk rapat di masa kontestasi Pemilu dan Pilpres dianggap kurang baik.

“Kita tidak boleh spekulasi buruk terkait kebijakan. Namun, adanya kebijakan pemberian dana transportasi untuk rapat RW dan sebagainya ini, terlebih di masa kontestasi Pilpres dan sebentar lagi kampanye partai, mengisyaratkan ada maksud tertentu,” tambahnya.