MONITOR, Jakarta – Keinginan para Wakil Rakyat Jakarta agar anggaran pokok pikiran (pokir) dewan bisa kembali dianggarkan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) sepertinya tak akan terwujud.
Pasalnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan tegas menolak usulan anggaran pokir dewan tersebut yang rencananya akan diusulkan melalui APBD perubahan.
Anies pun beralasan, APBD dirancang bukan untuk tambahan para pengabdi daerah.
“Kami pastikan tidak ada redundancy, sudah ada uang jalan, uang makan, dan uang transportasi,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/8).
Dikatakan Anies, APBD DKI telah disusun berdasarkan kebutuhaan masyarakat. Apalagi Anies tidak ingin ABPD DKI digunakan untuk kepentingan pribadi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, jika penerapan kebijakan dianggap sebagai income, maka APBD bakal menjadi masalah.
“Dalam kebijakan-kebijakan kalau kita memandang APBD sebagai income akan jadi masalah. Bukan dirancang untuk tambahan pendapatan bagi mereka yang bekerja keras atas nama negara, baik itu berada di eksekutif maupun legislatif,” kata Anies.
Seperti diketahui, anggaran pokir dewan ini dicoret dalam APBD DKI Jakarta ketika Gubernur Jakarta di pegang oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun saat Gubernur Jakarta dipegang Anies, anggaran pokir ini akan dimasukkan kembali oleh para politisi Kebon Sirih melalui APBP Perubahan yang saat ini sedang dibahas dewan.
Para anggota dewan beralasan kalau dana pokir ini sangat penting untuk merealisasikan keinginan ataupun rakyat Jakarta ketika mereka turun reses.
