MONITOR, Jakarta – Kasus penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua oleh kelompok separatis menuai simpatik dari banyak kalangan. Atas kejadian itu, Presiden Jokowi didesak untuk segera minta maaf atas kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua dan segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis tersebut.
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta Pane menilai, apa yang terjadi di Yigi adalah kasus pembantaian dimana dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 31 pekerja terbiarkan terbunuh. Kasus ini dikatakan Neta, menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua.
“Lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman. Ini jelas membuat publik bingung,” kata Neta, Rabu (5/12).
“Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua,” sambungnya.
Neta menilai, kasus pembantaian di Yigi ini juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia. Kasus pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dlm membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal.
“Ironisnya, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?” tukasnya.
