Kampanye di Pesantren Dilarang, Tim Jokowi Merasa Dirugikan

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut pesantren tak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya sebetulnya tidak setuju dengan larangan berkampanye di pesantren.

Karding menyebut kubu Jokowi merasa dirugikan dengan larangan berkampanye di pesantren. Namun demikian, dia memastikan Ma’ruf tidak berkampanye saat melakukan lawatan ke pesantren.

“Ini yang akan korslet dan harus kita diskusikan bagaimana ke depan. Tapi kami, Kiai Ma’ruf Amin tak berkampanye di sana. Dan silakan Bawaslu melakukan pengawasan, kita terbuka kok. Kami ikut aturan walaupun kami merasa dirugikan. Mestinya boleh, yang nggak boleh anak-anak,” kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 15 Oktober 2018.

Menurutnya, pesantren tidak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan umum. Sebab, santri yang ada di pesantren ada dua jenis. Ada santri yang tinggal bertahun-tahun (di pesantren) dan ada yang memang tidak tinggal di situ.

“Rata-rata pesantren di Indonesia itu bermukim dari masuk sampai lulus, rumah mereka di situ. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan informasi politik,” imbuhnya.

Ma’ruf memang sudah beberapa kali melakukan lawatan ke pesantren. Terbaru, Ma’ruf berkunjung ke Ponpes Sunan Pandanaran di Ngaglik, Sleman hari ini. Ma’ruf menegaskan kunjungan itu bukan untuk kampanye. Dia mengklaim hanya meminta doa restu selaku cawapres Jokowi.

“Saya memohon doa restunya. Karena saya dipilih Pak Jokowi menjadi cawapres,” kata Ma’ruf sembari buru-buru menambahkan, di Ponpes Sunan Pandanaran di Ngaglik, Sleman. “Saya tidak kampanye. Tetapi saya hanya minta doa restu,” pungkasnya.