MONITOR, Jakarta – Di Indonesia, Kemacetan menjadi pekerjaan rumah yang sulit dicari jawaban tepatnya oleh pemerintah. Bahkan jalan tol yang sejatinya bebas hambatan tidak ada bedanya dengan jalan biasa.
Salah satu tol yang demikian adalah jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan yang diakibatkan pembangunan infrastruktur itu mengular sepanjang 10 Km.
Corporate Communication PT Jasa Marga, Dwimawan Heru Santosa menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kepolisian untuk mendistribusikan beban lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek.
"Saat ini melalui PT Jalan Layang Jakarta Cikampek (JJC) telah membangun posko monitoring kepadatan lalu lintas jalan tol Jakarta-Cikampek di Simpang Susun Cikunir. Posko dapat memonitor kondisi jalan tol terus menerus dan menjadi sentral komunikasi serta mensinkronkan upaya penanganan kepadatan antara proyek-proyek infrastruktur di jalan tol Jakarta-Cikampek," Ujar Dwimawan di Jakarta, Rabu (16/8).
Dwimawan menambahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola Jalan Tol itu akan berkonsultasi dengan konsultan manajemen konstruksi untuk mengurai kepadatan kendaraan di tol yang menghubungkan 3 provinsi itu.
"Hal ini juga didukung oleh konsultan manajemen konstruksi yang menyelaraskan semua kegiatan proyek di jalan tol Jakarta-Cikampek. Hasilnya yaitu pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan plat kendaraan ganjil genap, pemberian prioritas angkutan umum di jalan tol dengan HOV lane, dan rekayasa lalu lintas contraflow," tambah Dwimawan.
(Baca juga: Tol Japek Macet, Jasa Marga Berlakukan Contraflow Sepanjang 3 Km)
Selain itu, sambung Dwimawan, akan ada pembatasan waktu operasional kendaraan pengangkut logistik untuk mengatasi kepadatan di jalan tol jakarta-Cikampek. Sebagai gantinya, pengiriman akan diangkut melalui jalur laut atau dengan moda transportasi kereta api.
Lebih lanjut, Dwimawan mengatakan Jasa Marga akan seoptimal mungkin mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan jalan tol. Utamanya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan yang menjadi mitra kerjanya di pemerintahan.
"Pada prinsipnya, Jasa Marga sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendukung kebijakan Pemerintah dan mengedepankan pelayanan kepada pengguna jalan. Jasa Marga saat ini sedang menyusun detail implementasi sebagai bahan masukan untuk Pemerintah, sebelum ditetapkan dalam regulasi oleh Kementerian Perhubungan," katanya.
(Baca juga: Pengguna Jalan Keluhkan Proses Top Up E-Toll Card, Ini Tanggapan Jasa Marga)