Jakarta Masih Banjir, Aktivis Katar Tagih Janji Jokowi

MONITOR, Jakarta – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membantu menyelesaikan persoalan banjir di Ibukota mulai dipertanyakan. Ya, pasalnya orang nomor satu di Indonesia ini menjanjikan akan membantu menyelesaikan persoalan banjir dengan membentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur).

"Mana BKSP. Sejauh mana tim ini bekerja kok gak terlihat. Jakarta masih saja banjir," ungkap Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada MONITOR.

Kata Sugiyanto, BKSP bentukan Jokowi, hanya bersifat koordinasi, sehingga tak dapat mengambil keputusan. Padahal permasalahan di wilayah anggota-anggotanya berkaitan satu sama lain.

Ia mencontohkan masalah banjir yang melanda Jakarta setiap musim hujan. Ia menyebut, banjir itu tak hanya disebabkan oleh masalah drainase semata, namun juga akibat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat 13 sungai yang melintasi Ibukota untuk mencapai muaranya di Teluk Jakarta, meluap dan merendam permukiman serta jalan-jalan di sekitarnya.

Kemacetan yang melanda Jakarta setiap hari pun sebagian besar diakibatkan oleh pergerakan arus kendaraan yang masuk dan keluar Jakarta untuk berbagai keperluan, antara lain karena warga di wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang, pengemudinya bekerja di Ibukota, dan karena aktivitas ekspor impor dari perusahaan dan pengusaha yang berdomisili di wilayah penyangga.

"Masalah kemiskinan dan tingkat kriminalitas pun tak lepas dari sumbangan dari wilayah-wilayah penyangga, karena hingga kini arus urbanisasi masih terjadi," imbuhnya.

Karena hal tersebut, ia menyarankan kepada Presiden Jokowi agar membubarkan BKSP Jabodetabekjur dan membentuk Badan Pembangunan Jabodetabekjur yang diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini, sehingga setiap persoalan dapat diatasi, termasuk masalah banjir dan kemacetan di Jakarta.

Sebab, badan baru ini dapat melakukan kajian-kajian atas semua persoalan secara komprehensif dan matang, lalu mengeksekusinya.

"Dengan adanya Badan Pembangunan Jabodetabekjur yang langsung berada di bawah Presiden, banyak aspek dapat diselesaikan, termasuk masalah tata ruang, pertanahan, sumber daya air, lingkungan, dan sebagainya," kataya.

Aktivis senior yang akrab disapa SGY ini pun mengingatkan kalau saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014, pernah mengatakan kalau masalah banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi jika dia menjadi presiden.

"Nah, kini saatnya Pak Jokowi membuktikan itu," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir Jakarta terus dilanda banjir akibat hujan yang terus menerus di kawasan Jabodetabek. Banjir ini membuat warga di sekitar aliran Sungai Ciliwung, seperti di Bidaracina dan Kampung Melayu, terpaksa mengungsi karena rumahnya direndam air hingga lebih dari 1 meter.

Dan seperti diketahui, BKSP dibentuk berdasarkan  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. 

Dalam inpres tersebut disebutkan tujuan dibentuknya BKSP adalah untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek.

Setelah 42 tahun terbentuk, BKSP Jabotabek yang kemudian berkembang menjadi Jabodetabekjur, dalam operasionalnya berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.