MONITOR, Jakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi Akhir Tahun 2018. Dalam konferensi pers itu, PDIP menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Beberapa kebijakan yang disoroti adalah program DP 0 rupiah, program OK Oce, hingga program pensertifikatan. Meski demikian, PDIP menilai Pemprov DKI mampu meraih prestasi cukup bagus di bidang pemberantasan korupsi dengan meraih sejumlah penghargaan.
Namun, fraksi menilai terdapat enam masalah yang dianggap gagal. Bahkan enam masalah tersebut justru menghambat pembangunan infrastruktur. “Kita apresiasi sejumlah penghargaan yang diperoleh pemprov di tingkat nasional,” kata Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono di Ruang Rapat Fraksi, Kamis, 27 Desember 2018.
Sementara Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Dwi Rio Sambodo, mengatakan akibat program tersebut menyebabkan sejumlah pembangunan gagal. Ia menilai Anies terlalu memaksakan program rusun DP 0 persen. Triliunan rupiah dikucurkan akibatnya dana untuk pembangunan lain ditunda.
Kegagalan lain adalah mandeknya program OK Oce yang tidak mencapai target. Ditargetkan 200 ribu pengusaha UMKM tapi kenyataan hanya puluhan ribu saja yang sudah memiliki izin. “Hal yang yang kami soroti adalah rendahnya penyerapan anggaran sehingga belasan triliunan rupiah tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Terhadap ini mestinya pimpinan unit harus diberi sanksi,” ujarnya.
Program pensertifikatan juga memerlukan pengawasan ketat. Terbukti hingga kini baru sekitar 114.108 sertifikat yang diterbitkan dari target 332.665 sertifikat. Menurut Rio, diskriminasi terjadi pada penegakan aturan tata ruang. Antara lain dengan pembiaran pembangunan di jalur hijau oleh BUMD di Pluit. “Sejumlah persoalan ini mestinya mendapat perhatian serius untuk perbaikan ke depan,” pungkas Rio.
