MONITOR, Jakarta – Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Raya Idul Fitri di Istana Negara, Minggu (25/6) lalu.
Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan, salah satu poin yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah soal dugaan tindak kriminalisasi ulama yang dituduhkan kepada pemerintah.
Bachtiar mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi mengaku tak merasa melakukan kriminalisasi itu. Termasuk menyebut Islam dengan sebutan intoleran, anti-Pancasila, anti-kebihnekaan, dan anti-NKRI.
Kendati demikian, Bachtiar mengungkapkan bahwa hal itu bertolak belakang dengan di lapangan.
"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima" kata saat menggelar konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6)
Dia mengungkapkan, GNPF MUI juga menyampaikan presiden bahwa ada kesan pemerintah menyudutkan umat Islam dengan isu-isu tersebut.
Begitu pula soal penegak hukum yang merespons cepat menangkap masyarakat yang muslim.
"Ini beda dengan yang nonmuslim," terangnya.
Dijelaskannya, inti pertemuan itu adalah GNPF MUI meminta Jokowi agar dalam proses menyelesaikan masalah, harus diutamakan dengan dialog.
"Kami ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri intuk terima masukan," tuturnya.
Dia menegaskan, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat. GNPF MUI juga ingin agar di Indonesia tidak terjadi perang saudara, tidak diperalat oleh pihak-pihak yang inginkan Indonesia pecah.
"Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa," jelas dia.
Menindaklanjuti pertemuan itu, kata dia, Jokowi telah menunjuk Menkopolhukam Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan.
"Presiden sampaikan akan ada pertemuan berkali-kali. Presiden mengatakan ingin negeri ini tenang, ada kesejukan, kondusifitas dalam pembangunan. Sehingga, hal-hal yang bisa mengganjal akan diselesaikan. Dan menkopolhukam suda ditugasi," tandasnya.