MONITOR, Jakarta – Demokrasi di Indonesia layak mendapat acungan jempol. Pasalnya, hampir semua masyarakat Indonesia bebas menyuarakan aspirasi dan haknya sesuai dengan konsep demokrasi. Hal itu dikatakan Ketua DPD IMM Jakarta Bidang Hikmah M. Farhan Syatri.
Jika melihat demokrasi di negara lain sekaliber Amerika Serikat, Farhan menilai ruang demokrasi warga negara terbatasi oleh kebijakan pemerintah. "Kalau di Indonesia, pemerintah tidak membatasi ruang aspirasi bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan atau menyuarakan apapun. Sementara di Barat, realitas demokrasi tidak seperti itu," ujar Farhan saat mengisi acara Studium General bertema 'Meneropong Masa Depan Demokrasi di Indonesia' di Aula IMM Ciputat, Jumat (22/9) malam.
Lebih lanjut ia menuturkan, sebaiknya masyarakat tidak melihat nilai demokrasi secara parsial. Dalam konteks masa depan demokrasi, Farhan mengajak mahasiswa untuk melihat demokrasi secara universal di Indonesia.
"Kemana namanya demokrasi? jangan hanya melihat dari peristiwa-peristiwa saja, kita lihat masih banyak elemen masyarakat di Indonesia yang bisa bicara bebas di media sosial maupun di ruang publik," terang mahasiswa Hubungan Internasional Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya berkoar-koar di ruang publik, melainkan bisa diukur dari eksistensi masyarakat menyuarakan aspirasinya di media sosial tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
"Mereka bisa menyuarakan secara kritis tentang hoax. Kaitan hoax ini sudah bagus, karena mereka memberikan pemahaman bagi yang lainnya untuk waspada terhadap isu-isu hoax. Mereka juga bebas mengkritisi kebijakan Pemerintah tanpa ada batasan-batasan sejauh ini," jelasnya.
Perlu diketahui, kegiatan diskusi ini diselenggarakan oleh aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Syariah dan Hukum Ciputat sebagai rangkaian dari pelaksanaan Musyawarah Komisariat untuk menentukan calon pimpinan selanjutnya.