MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengimbau agar kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan).
Hal itu disampaikannya berdasarkan Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019.
Din mengatakan, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia.
“Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah,” kata Din Syamsuddin, Sabtu (30/3).
Ia menilai, upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam. Apalagi menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
“Kami mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” terangnya.
