Di Sidang Paripurna, PDIP Soroti Penataan PKL Tanah Abang

MONITOR, Jakarta – Persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang rupanya sampai ke Sidang Paripurna DPRD. Ini dilihat saat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membacakan pandangannya terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2012 – 2017 di Gedung DPRD, Senin (2/4).

William Yani mengatakan, PDIP meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa menjaga hubungan baik dengan Polda Metro Jaya dan Ombudsman dalam mengatasi persoalan Tanah Abang.

William juga meminta Anies menjalankan rekomendasi terkait kebijakannya menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Diketahui, baik Polda melalui Direktorat Lalu Lintas maupun Ombudsman menyarankan agar Pemprov DKI mengevakuasi penutupan jalan yang digunakan untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) itu.

“Izinkan harapan dan saran agar Gubernur tetap menjaga hubungan harmonis dengan Polda Metro Jaya dan Ombudsman dengan memperhatikan rekomendasinya,” ujarnya.

Willam menambahkan, fraksinya juga memandang perlu bagi Anies untuk duduk bersama dengan pemangku kepentingan lain dalam hal ini Polda Metro Jaya agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan sebagian masyarakat yang lain. Terlebih kata William, kebijakan Anies tidak sejalan dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Kami harap kiranya para pihak yaang berkepentingan duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat sehingga tidak ada lagi yang dirugikan dan hasil kajiannya perlu segera dipublikasikan,” pungkasnya.