MONITOR, Wina – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus menunjukkan eksistensinya di dunia Internasional. Kali ini, lembaga auditif Indonesia tersebut telah disahkan sebagai auditor eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Sidang Umum IAEA (SU IAEA) ke-61 untuk periode 2018-2019, yang berlangsung dari 18-22 September 2017 di Wina, Austria.
Sidang Umum IAEA ke-61 ini berlangsung dengan dua agenda diskusi yang bertemakan 'Regional Capacity Building Initiative: Promoting Capacity Building through Resource Mobilization' dan 'Applying Small Modular Reactor Technology: More than just a User'. Indonesia juga menampilkan eksibisi bertema 'Enhancing Health Quality of Indonesian People' yang menampilkan fokus pemanfaatan sains dan teknologi nuklir nasional untuk tujuan peningkatan kualitas kesehatan dan obat-obatan.
Duta Besar RI untuk Wina, Dr. Darmansjah Djumala, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia pada sidang umum tesebut menegaskan komitmen Indonesia untuk kembali memberikan layanan audit berkualitas guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai kegiatan IAEA, baik yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan, maupun kegiatan promosi penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Indonesia yang selama ini termasuk salah satu penerima bantuan kerja sama teknis IAEA, saat ini telah memiliki keunggulan kapasitas di bidang tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota IAEA lainnya.
"Keunggulan Indonesia ada di bidang pemuliaan tanaman dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Melalui keunggulan tersebut, Indonesia telah berhasil menciptakan 22 varietas beras baru dengan kualitas baik yang memiliki produktivitas tinggi mencapai tujuh ton per hektar, atau lebih tinggi dari produktivitas rata-rata nasional sebesar lima ton per hektar," ujar Dubes Djumala dalam keterangan tertulis KBRI Wina, seperti yang dilansir dari Metrotvnews.com, Kamis (21/9) .
Djumala juga menekankan bahwa kesuksesan kerja sama di bidang aplikasi teknologi nuklir untuk rakyat merupakan hasil nyata dari upaya serius membumikan diplomasi multilateral dengan IAEA pada tingkat nasional.
"Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi teknologi nuklir untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Dalam konteks pemberian bantuan teknis, Duta Besar yang terakreditasi IAEA ini juga menyampaikan inisiatif Indonesia bagi penguatan dan pengembangan kapasitas riset dan teknologi nuklir untuk tujuan damai di kawasan Asia Pasifik melalui platform kerjasama Regional Capacity Building Initiative (RCBI). Program ini telah diluncurkan pada akhir 2015, dan proyek percontohan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2017.
Program RCBI telah memanfaatkan pusat riset di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang telah ditetapkan sebagai IAEA collaborating center serta peran kepakaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dalam hal pembangunan kapasitas di bidang infrastruktur keselamatan radiasi di kawasan.
"Melalui RCBI, Indonesia menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa dalam hal kapasitas riset dan teknologi nuklir, Indonesia tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga membagi keahlian dan pengalamannya dalam membantu banyak negara di kawasan Asia Pasifik maupun dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan," tegasnya.
Seperti diketahui, IAEA adalah sebuah organisasi internasional bermarkas di Wina, Austria, yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan pembangunan serta mencegah pengembangan nuklir untuk tujuan militer.