MONITOR, Jakarta – Gubernur Jakarta Anies Baswedan di gugat warganya. Gara-garanya, orang nomor satu di Jakarta ini mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan warganya, yakni memberlakukan satu arah Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
Sejumlah warga yang berdomisili di sepanjang jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, menggugat Anies di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga menganggap kebijakan penutupan Jalan Sabang tersebut sangat merugikan para pengguna jalan, khususnya yang bermukim di sekitar lokasi tersebut.
“Selain merugikan warga yang bermukim di Jalan Sabang, pemberlakuan satu arah di Jalan Sabang juga merugikan pedagang yang berjualan diarea itu. Omset pedagang turun, “ujar Rinto Wardana selaku kuasa hukum warga Sabang, Kamis 6 Desember 2018.
Dari salinan surat gugatan, diketahui gugatan ini teregister dengan nomor perkara : 20/P/FP/2018/PTUN.JKT tertanggal 26 November 2018.
Rinto menjelaskan, adanya kebijakan itu menandakan jika, Pemprov DKI Jakarta tidak memahami bahwa kawasan sepanjang Jalan Sabang tersebut telah menjadi kawasan niaga sejak puluhan tahun lalu.
“Alasannya karena menjadi biang kemacetan dan akan melakukan penataan trotoar, menurut kami itu adalah alasan yang mengada-ada,” ujarnya. Dia pun menduga, kebijkan yang diterapkan Anies melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memiliki dasar hukum. “Lagipula kebijakan tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang jelas,”tegasnya.
Sekedar diketahui Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan satu arah di Jalan KH Wahid Hasyim dan sekitarnya dengan alasan kemacetan.
Uji coba dilakukan pada bulan oktober, dengan dua tahap pengujian. Pertama pemberlakuan satu arah, dimulai dari Jalan Jaksa hingga Jalan Agus Salim dari arah Timur ke Barat atau menuju Sarinah.
Sedangkan tahap kedua, pemberlakuan satu arah dimulai di Jalan Agus Salim dari simpang Jalan KH Wahid Hasyim sampai simpang Jalan Kebon Sirih atau Jalan Sabang.
