MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk mempersiapkan proses percepatan penyerapan anggaran Pemprov DKI tahun 2018.
Hal ini disampaikan mengingat beberapa tahun terakhir penyerapan anggaran dipandang rendah. Pada tahun 2014, penyerapan anggaran hanya sebesar 59,32 persen. Tahun 2015 sebesar 72,11 persen dan tahun 2016 sebesar 82,15 persen.
"Sementara itu, penyerapan anggaran dua minggu jelang tutup anggaran tahun 2017 masih berkisar di angka 67 persen," kata Syaiful dalam keterangannya Minggu (17/12).
Menurut Syaiful, penyerapan anggaran 2017 didominasi oleh belanja tidak langsung (BTL). BTL terdiri atas belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Serapan BTL mencapai 80 persen atau Rp 21,378 triliun dari total anggaran Rp 26,708 triliun. Untuk serapan belanja langsung baru mencapai 57 persen atau Rp 20,116 triliun dari total anggaran Rp 35,113 triliun.
"Ini seperti persoalan klasik yang selalu berulang. Penyerapan anggaran rendah di awal tahun dan kemudian digenjot di akhir tahun," kata Presidium Relawan Anies Sandi (PRAS) ini.
Minimnya penyerapan anggaran menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah. Sehingga, penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu. Tingkat kesejahteraan juga tidak tumbuh.
"Jadi tidak ada waktu lagi bagi Anies-Sandi untuk segera mempersiapkan proses percepatan penyerapan anggaran diantaranya dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa. Dan bila perlu mengganti para pejabat di SKPD yang rendah penyerapan anggarannya," pungkas Syaiful.