Penjelasan Kementan soal Pinjam Jagung Pakan ke Perusahaan Besar

MONITOR, Jakarta – Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian (Kementan) Sugiono mengungkapkan program peminjaman jagung oleh pemerintah kepada perusahan pakan ternak besar (feedmill) dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan jagung di beberapa daerah. Dengan demikian, ketersediaan pakan untuk peternak mandiri bisa terpenuhi. Feedmill tersebut yakni Charoen Pokphand dan Japfa dengan total 10 ribu ton.

“Peminjaman ini atas usulan dan tentu menjadi program Bulog untuk membantu peternak kecil. Atas permintaan Bulog, Kementan membantu menentukan peternak yang tersebar di daerah mana saja yang membutuhkan bantuan jagung untuk pakan dalam waktu dekat,” demikian dikatakan Sugiono di Jakarta, Selasa (20/11).

Berangkat dari ini, sambung Sugiono, pengembalian jagung pinjaman ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bulog. Peminjaman atas perjanjian yang saling menguntungkan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dan merugikan feedmill, karena nanti akan dikembalikan Bulog dalam bentuk jagung pakan juga.

“Pekan lalu sudah dilakukan peminjaman ke Charoen Pokphan sebanyak 1.500 ton,” ujarnya.

Terkait alasan program Bulog ini, Sugiono menilai pinjaman dilakukan karena impor jagung untuk pakan maksimal 100 ribu ton membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di Tanah Air. Sementara peternak tidak dapat menunggu lama karena kebutuhan pakan ternak tidak bisa ditunda.

“Jagung pinjaman ini disalurkan hanya ke peternak mandiri saja dengan harga Rp 4.000 per kilogram, sehingga bertujuan untuk menstabilkan harga jagung serta berdampak pula terhadap stabilnya harga pakan,” ujarnya.

“Sampai saat ini baru dua perusahaan yang menyatakan siap memenuhi permintaan pemerintah,” imbuhnya.

Namun demikian Sugiono pun menegaskan kondisi kekurangan stok jagung untuk pakan di beberapa daerah tertentu ini hanya terjadi hingga akhir tahun ini. Kekurangan stok ini bukan diakibatkan penurunan produksi, tetapi rantai distribusi yang cukup panjang jika didatang dari daerah sentra produksi yang kelebihan produksi.

“Supaya efektif dan efisien memenuhi kebutuhan ini, maka diambil langkah impor agar peternak mandiri tidak merugi. Di awal tahun 2019 nanti mulai bulan Februari sudah terjadi panen raya, sehingga stok jagung melimpah. Jagung impor tidak lagi kita butuhkan. Petani dan peternak harus sama-sama kita lindungi jangan sampai merugi,” pungkasnya.

Sebelumnya, klaim pemerintah atas adanya surplus jagung hingga mencapai 13 juta ton menjadi pertanyaan berbagai pihak, Sebab, hingga saat ini pemerintah tak mampu hadirkan stok jagung yang cukup untuk peternak sebagai pakan.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas menyatakan, peminjaman jagung sebanyak 10 ribu ton ini memperlihatkan buruknya tata kelola jagung yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian.

“Ini kan terungkap ke publik, bagaimana tata kelola jagung kita kelihatan buruk. Antara klaim produksi dan kenyataan berbeda jauh sekali. Ketika Kementan bilang surplus 12 juta ton jagung, itu sama saja kita eksportir jagung terbesar se-dunia,” jelas Andreas dalam keterangannya, Senin 19 November 2018.