MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dari fraksi Golkar mengatakan, wacana penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten dan Kota menjadi pembahasan penting dalam agenda Rapat Dengar Pendapat.
"Jadi kira kira agendanya seperti itu. Khusus PKPU ini sangat penting karena salah satu yang diusut menyangkut tentang kampanye. Bagaimana pengaturan kampanye yang terbaru yang dimunculkan oleh KPU dalam PKPU kaitannya dengan uu no 7 thn 2017," kata Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4).
Selain itu terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan aturan untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut serta dalam perhelatan pemilihan Legislatif juga menjadi salah satu pembahasan. Pasalnya, menurut Amali tidak mungkin mereka (KPU dan Bawaslu) mau mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
"Kalo mau dirubah dahulu UU nya silahkan. Tapi tidak mungkin di saat seperti kan. Jadi Saya kira itu satu hal tidak mungkin di lakukan oleh KPU dan Bawaslu," pungkasnya.
Dia menambahkan, terkait kondisi pasca pemilu pada faktanya di lapangan nampak tidak terakomodir persoalan itu. Menurutnya hal itu diusulkan pada saat dilakukan revisi atas UU pemilu, bukan malah dirubah ditengah jalan.
“Nggak bisa ditengah jalan karena ada kasus-kasus tertentu, kemudian tiba-tiba PKPU harus menyesuaikan dengan kejadian-kejadian itu. Saya kira itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KPU atau Bawaslu,” tandasnya.