MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian menyadari ada masalah internal di tubuh pemerintah, sehingga berimbas pada kebijakan impor beras pada akhir tahun 2017. Sebab, selama ini pemerintah justru mampu menyuplai kebutuhan pokok kepada negara-negara lain.
"Saya heran kenapa di akhir justru cadangan kita kurang, ini pasti ada suatu masalah di sela awal hingga akhir tahun. Nah setelah kita pelajari, saat itu memang target yang diberikan kepada Bulog selaku operator adalah 3,2 juta ton, tapi tercapainya hanya 2,1 ton," ujar Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, saat diskusi bersama Forum Monitor, Rabu (21/3) lalu.
Kendati target melesat, namun Kementan tak ingin buru-buru menyalahkan pihak lain termasuk Perum Bulog. "Kita tidak menyalahkan, tidak bisa saling menyalahkan," tambahnya lagi.
Mengenai kebijakan impor beras, Agung menjelaskan duduk masalah bermula dari perubahan Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan mengurangi volume. Imbasnya, lanjut dia, Bulog kemudian menghentikan kegiatan penyerapan sehingga menyebabkan cadangan beras pemerintah berkurang.
"Ini kemudian yang menyebabkan minimnya cadangan (beras) pemerintah. Maka kemudian di akhir tahun stok kita kurang dari 1 juta ton. Ini bahaya," tandas Agung.
Berkurangnya stok beras pemerintah, kata Agung, akhirnya berujung pada langkah-langkah penyelamatan termasuk kebijakan impor.