MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Ekonomi era Presiden Gus Dur, Kwik Kian Gie mengatakan, seharusnya pemerintah saat itu tidak perlu mengucurkan dana talangan atau baik out kepada Bank Century (kini Bank Mutiara) pada 2008 lalu.
Ia menilai Bank Century tidak memiliki posisi signifikan terhadap perekonomian nasional ketika itu.
“Yang diartikan sistemik itu kan kalau Bank Century tidak dibailout maka kepercayaan terhadap semua bank akan hancur dan terjadi krisis seperti 1998. Tidak ada tanda-tanda itu,” kata Kwik kepada awak media, di Kediaman Rizal Ramli, di Kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/4).
Tidak hanya itu, Kwik juga menyebutkan, saat itu sempat ada usul agar Bank Century diambilalih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satunya yaitu Bank Mandiri. Pendapat itu, sambung dia, disampaikan Gubernur BI saat ini yang ketika itu menjadi Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowadojo.
“Dalam rapat dengar pendapat yang 10 jam lamanya itu sudah ada saran dari Pak Agus Marto, ketika itu Dirut Bank Mandiri, ia nyatakan diambil saja (pengelolaan Century oleh BUMN). Itu pernah dilakukan ketika BII goyang,” imbuh ekonom senior tersebut.
Kwik juga meragukan kerelaan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam merestui pemberian dana talangan tersebut.
Keraguan itu muncul, ucap Kwik, karena Sri Mulyani disebutnya sempat ragu untuk memutuskan bailout Century. Keraguan itu sirna pasca rapat kecil dilakukan Sri Mulyani, Boediono, dan eks Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.
Diman, ketika itu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Ketua KSSK.
“Jadi itu rapat 10 jam, banyak pihak diminta suara pendapat, tak ambil keputusan. Setelah itu datanglah Pak Boediono dan Raden Pardede, Sri Mulyani ikut (rapat), apakah dia sepenuh hati setuju, didesak, atau ditekan, ga ada yang tahu,” pungkasnya.
Laporan : Zul Erizal
